REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi makro RAPBN 2019 terkait pertumbuhan ekonomi di level 5,3 persen. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, terdapat risiko tekanan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai level 5,15 persen.
"Ada downside risk sehingga kisaran pertumbuhan bisa meleset menjadi 5,15 persen," kata Sri dalam rapat kerja dengan Komisi XI di kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (13/9).
Sri menjelaskan, pemerintah terus waspada terkait situasi dinamika global. Beberapa dinamika tersebut berkaitan dengan nilai tukar rupiah dan terkait kondisi neraca perdagangan. Ia mengatakan, dengan adanya upaya pemerintah mengendalikan impor akan ada dampak penurunan di sisi investasi maupun konsumsi. Meski begitu, Sri menegaskan, optimisme pemerintah tetap untuk mengejar pertumbuhan hingga mencapai 5,3 persen.
"Namun, downside risk-nya yang kami sampaikan ke dewan adalah kalau terjadi dinamika ini kemungkinan akan menekan pertumbuhan ekonomi," kata Sri.
Sementara itu, Menkeu menyebut pertumbuhan ekonomi pada 2018 diproyeksi berada pada kisaran 5,14 hingga 5,21 persen. Salah satu faktor pendukungnya, kata Sri, adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diproyeksi terjaga di atas level 5 persen. Dia menjelaskan, konsumsi rumah tangga akan tumbuh positif karena inflasi terjaga.
"Jadi, kami proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,14 hingga 5,21 persen pada 2018," kata Sri.
Ekonom dari Asian Development Bank Institute (ADBI) Eric Sugandi memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 tetap bisa mencapai level 5,3 persen.
Meski begitu, Eric mengapresiasi pemerintah yang turut memperhitungkan risiko yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Hal itu terutama adanya dinamika global seperti eskalasi perang dagang AS-Cina dan negara-negara lain, serta perlambatan ekonomi Cina yang berpotensi menekan ekspor Indonesia. Selain itu, gelombang arus modal keluar juga dapat menekan nilai tukar rupiah dan dapat berdampak menggangu investasi.
"Jadi saya pikir baik jika pemerintah agak konservatif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika