REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pencapaian sustainable development goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dunia usaha akan terus didorong untuk menerapkan konsep SDGs dalam menjalankan model bisnisnya.
President IBCSD Shinta Kamdani mengatakan, kesadaran dan pengetahuan sektor swasta terhadap SDGs masih minim. Menurutnya, masih banyak perusahaan swasta yang menjadikan SDGs sekadar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Shinta menjelaskan, SDGs mengedepankan tiga aspek dalam setiap pembangunan atau bisnis yang dijalankan, yakni aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga aspek itu harus berjalan beriringan. "Ini yang akan kami dorong agar ketiga aspek itu bisa diintegrasikan ke dalam model bisnis yang dijalankan sektor swasta, bukan sebatas membantu pencapaian SDGs melalui CSR," kata Shinta, di Jakarta, Kamis (5/9).
IBCSD sebagai asosiasi yang dipimpin para CEO yang memiliki komitmen bersama dalam mendorong SDGs, baru saja meluncurkan SDGs Working Group. Kelompok kerja ini didirikan sebagai wadah bagi perusahaan untuk bekerja bersama mengejar pemenuhan target SDGs yang sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia.
"Pekerjaan utama kami adalah memberikan pemahaman dan contoh-contoh bagaimana mengintegrasikan SDGs ke dalam model bisnis perusahaan," kata Shinta.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 secara resmi meratifikasi komitmen bersama negara-negara di dunia mengenai SDGs. Artinya, segala lini pembangunan di Indonesia harus sejalan dengan 17 tujuan yang ada di dalam SDGs. Pemerintah juga berkomitmen melaksanakan agenda SDGs dengan mengintegrasikan 169 target SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
Berdasarkan data United Nations Environment Programme, dibutuhkan kurang lebih 5–7 triliun dolar AS per tahunnya untuk mendanai SDGs dan juga sekitar 90 triliun dolar AS untuk mendukung tujuan Paris Agreement 15 tahun mendatang. Atas dasar tersebut, bisnis memegang peran penting untuk bermain sebagai sumber dari investasi dan sebagai penggerak dari pengembangan teknologi dan inovasi, serta sebagai mesin dari pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan tenaga kerja.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, peran sektor swasta sangat dibutuhkan dalam pencapaian SDGs. Apalagi, pemerintah saat ini sangat mendorong investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.
"Dalam konteks penyediaan listrik misalnya, harus diupayakan menggunakan energi baru dan terbarukan, bukan energi fosil. Ini salah satu konsep SDGs," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
