REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Shanti Ramchand Shamdasani menilai pemerintah perlu menunda pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang masih dalam daftar perencanaan (pipeline). Sehingga dana yang semula dialokasikan untuk pembangunan proyek infrastruktur tersebut bisa digunakan untuk menstabilkan rupiah.
"Saya usulkan, proyek-proyek yang tadinya sudah pipeline, belum dilaksanakan dan masih bisa diberhnetikan, dihentikan dulu. Uangnya digunakan untuk mengamankan rupiah," kata Shanti saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/9).
Menurut Shanti, yang juga pakar perdagangan internasional itu, pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir, memang akan sangat bermanfaat pada masa mendatang terutama dalam menghadapi era ekonomi digital.
Namun, lanjutnya, pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut harus diakui juga membuat ekonomi Indonesia mengalami overheating atau kondisi di mana kapasitas ekonomi tidak mampu lagi mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.
"Infrastruktur yang dibangun kali ini akan berguna untuk masa depan, tapi karena sangat cepat, saya juga merasa bahwa pemerintahan Jokowi harus slowdown dulu. Reserved cash yang ada di BI kita pakai dulu untuk talangi dolar. Misalnya proyek PLN yang katanya mau dibatalkan atau ditunda dulu, itu saya rasa sangat bijaksana," kata Shanti.
Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (5/9) pagi melemah sebesar 25 poin menjadi Rp 14.920 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 14.895 per dolar AS.
Maraknya sentimen negatif di pasar di antaranya mengenai perang dagang serta harga minyak mentah yang meningkat membuat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah kembali mengalami depresiasi. Sentimen negatif diprediksi akan bertambah bagi pasar negara berkembang apabila The Fed tidak memperlambat laju pengetatan kebijakan moneternya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika