REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) meminta Pertamina untuk segera memberikan rencana kerja sepanjang lima tahun mendatang di Blok Rokan. Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar mengatakan salah satu rencana kerja tersebut adalah penerapan teknologi EOR.
Sukandar tak menampik penerapan EOR atau teknologi pengurasan minyak ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hanya saja, apabila teknologi ini tidak segera diterapkan maka produksi Blok Rokan akan terus menurun.
"Kami akan bicara detail dengan Pertamima kami harap mereka punya rencana lain untuk 5 tahun, sehingga kami bisa kawal untuk perform," ujar Sukandar di Gedung DPR RI, Senin (27/8).
Sukandar menjelaskan, dengan rencana kerja ini, apabila EOR tidak bisa langsung diterapkan, setidaknya SKK Migas bersama Pemerintah bisa mengawal produksi Blok Rokan. Sukandar berharap Pertamina bisa fokus untuk menerapkan teknologi EOR ini.
"Memang dananya tidak sedikit. Tetapi jika diterapkan EOR ini full scale bisa produksi 100 ribu bph, mungkin bisa lebih," ujar Sukandar.
Hal serupa juga diamini oleh Dirjen Migas ESDM, Djoko Siswanto. Djoko menjelaskan Pertamina tidak harus menunggu lama untuk melakukan EOR secara skala penuh karena fasilitas yang telah dibangun Chevron sudah tersedia.
"Lapangan minas sudah (ada fasilitas produksi) selesai dibangun dengan investasi kurang lebih 235 juta dolar AS. Ini akan diteruskan Pertamina," ungkapnya.
Dalam data proyeksi Kementerian ESDM, terungkap bahwa dalam kurun waktu 7 tahun ke kedepan akan terjadi penurunan produksi yang cukup tajam bahkan kurang dar 500 ribu BPH. Tahun depan saja SKK Migas sudah memproyeksi realisasi lifting tanpa EOR hanya mencapai 748 ribu bph lebih rendah ketimbang yang disampaikan presiden Joko Widodo sebesar 750 ribu (BPH).
Untuk tahun 2020 juga turun menjadi 727 ribu BPH kemudian 2021 hanya 670 ribu BPH kemudian berturut-turut dari 2022 sampai 2025 proyksi lifting masing-masing 643 BPH kemudian 601 ribu BPH, 531 ribu BPH barel serta tahun 2025 sebesar 434 ribu BPH.
Ikuti Whatsapp Channel Republika