REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alokasi dana desa pada tahun 2019 mendatang, diperkirakan mengalami kenaikan pada kisaran Rp 75 triliun hingga Rp 80 triliun. Untuk itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan, akan mulai fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa.

"Jadi dengan naiknya dana desa, selain dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, juga akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa" kata Eko, Sabtu (25/8).

Dia mengaku, meski dana desa telah dikucurkan sejak tahun 2015, masih ada sejumlah desa yang masih perlu dibangun infrastrukturnya. Namun, dia mengklaim banyak juga desa yang infrastrukturnya sudah cukup baik. 

Sehingga saat ini, pemerintah tinggal membangun kualitas hidup masyarakatnya dengan pemberdayaan ekonomi. "Misalnya pemberdayaan dengan membuat desa-desa wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengelola bank sampah dan hal lain-lain," jelas Eko.

Karena itu, dia berharap ke depannya akan banyak lagi akselerasi dari pemberdayaan ekonomi tersebut. Sehingga masyarakat desa benar-benar bisa menjalani hidup yang berkualitas dengan memanfaatkan sumber daya di desa.

Eko menyebutkan, dana desa merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penurunan angka kemiskinan. Pada periode Maret 2017 sampai Maret 2018 penurunannya mencapai 1,82 juta orang.

"Hal yang paling menarik, dari 1,82 juta orang miskin itu terdapat 1,2 juta orang miskin yang ada di desa, sedangkan di kota hanya turun 520 ribu hingga 580 ribu orang miskin saja," katanya.

Eko mengatakan, kalau akselerasi penurunan kemiskinan di desa ini dipertahankan, secara matematik dalam tujuh tahun ke depan, jumlah orang miskin di desa akan lebih kecil dari jumlah orang miskin di kota. "Jadi kita akan terus pertahankan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika