REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong kemampuan Indonesia dalam meningkatkan daya saing infrastruktur. Daya saing Indonesia dalam bidang infrastruktur masih tertinggal di lingkup ASEAN.
Menurut data World Economic Forum (WEF) tahun 2018, keseluruhan pembangunan telah secara agregat meningkatkan Daya Saing Infrastruktur Indonesia naik sebanyak 20 peringkat. Daya Saing Infrastruktur Indonesia pada 2014-2015 berada di urutan 72 naik pada 2017-2018 ke posisi 52. Daya Saing Global di peringkat 36 untuk tahun 2017-2018.
Namun prestasi tersebut masih jauh dari beberapa negara tetangga yakni Thailand, Malaysia dan Singapura.
"Makanya harus dengan gaya rock and roll. Tanpa itu kita tidak bisa mengejar ketertinggalan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara Penganugerahan LIPI Sarwono Award XVII dan Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture XVIII di Gedung LIPI Jakarta, Kamis (23/8).
Bicara infrastruktur, ia melanjutkan, Indonesia adalah yang lebih dulu membangun jalan tol. Bahkan, Indonesia membantu Filipina dan Malaysia dalam membangun tol. Daya Saing Infrastruktur Malaysia saat ini berada di posisi 22 sementara Daya Saing Global di peringkat 23 untuk tahun 2017-2018. Begitu juga dengan Thailand yang menduduki Daya Saing Infrastruktur di peringkat 43. Daya Saing Global Thailand untuk 2017-2018 adalah 32.
Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan, infrastruktur di bidang konektivitas terus dilakukan secara cepat dan tepat. Salah satunya dengan memberlakukan tujuh hari kerja dan penerapan teknologi terkini yang ramah lingkungan.
Sejak 2015 hingga 2019, Kementerian PUPR akan menyelesaikan pembangunan dan pengoperasian jalan tol baru sepanjang 1.852 kilometer (km), pembangunan jalan nasional sepanjang 2.650 km dan 500 km jalan akses menuju 24 pelabuhan utama, 60 pelabuhan penyeberangan dan jalan pendukung pengembangan 25 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Dengan menjawab tantangan konektivitas tersebut, diakui Basuki dapat menurunkan waktu tempuh di jalur logistik utana dari 2,87 jam per 100 km pada 2014 menjadi 2,2 jam per 100 km di tahun 2019. Biaya logistik juga ajab turun dari 24 persen angka GDP menjadi sekitar 20 persen angka GDP.
"Serta menggerakkan potensi ekonomi wilayah terutama produktivitas masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika