REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah akan mengendalikan komoditas impor untuk memperbaiki kondisi defisit transaksi berjalan. Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas lanjutan strategi kebijakan penguatan cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8).

Menurut dia, pemerintah melihat adanya potensi substitusi produk dari dalam negeri untuk barang yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku.  "Untuk barang yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku, dan kita lihat ada potensi substitusi produk dari dalam negeri, kita sudah mengidentifikasi dari Menperin, Mendag, dan Menkeu menetapkan PPh impor 7,5 persen," kata Menkeu Sri Mulyani.

Menurutnya, jika permintaan barang impor tersebut melonjak tinggi dan tak masuk dalam barang kebutuhan strategis di perekonomian, maka pemerintah akan mengendalikannya.  "Kalau permintaan melonjak tinggi dan dia tidak strategis dan dibutuhkan dalam perekonomian maka akan dikendalikan," tambahnya.

Baca juga, BI Sebut Anjloknya Kurs Rupiah Akibat Krisis Keuangan Turki.

Salah satu barang yang akan dikendalikan yakni berbagai macam barang konsumsi dari belanja online. Barang-barang itu justru melonjak sangat tinggi. Karena itu, sebanyak 500 komoditas yang dapat diproduksi di dalam negeri akan diidentifikasi oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

"Kami bersama menteri perdagangan dan menperin akan indentifikasi 500 komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri, apakah bisa substitusi impor dan pengendalian dari sisi impor," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga akan mengendalikan impor barang untuk proyek infrastruktur. Pemerintah pun meminta PLN dan Pertamina untuk melihat berbagai komponen impor proyek yang dapat diganti dengan komponen dalam negeri.

"PLN dan Pertamina diminta melihat komponen impor proyek karena ini dua BUMN yang memiliki komponen impor besar. Gak hanya TKDN, tapi juga melihat secara langsung berapa impor barang modal," ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mendorong ekspor dengan kebijakan insentif serta mendorong kemampuan industri untuk melakukan penetrasi pasar.  "Itu akan dilakukan secara bersama-sama dengan instrumen pemerintah apakah itu LPII, OJK yang melakukan relaksasi, dan kita melakukan instrumen fiskal," kata Sri Mulyani.

Terakhir, pemerintah akan mengimplementasikan biodiesel 20 persen secara konsisten dan menyeluruh setelah aturannya rampung. Sehingga diharapkan dapat menekan impor minyak dan gas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika