REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menilai pengaturan uang di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Uang rupiah harus tersedia di kawasan tersebut agar kasus Sipadan-Ligitan tak terulang.
"Bicara kedaulatan, kasus Sipadan-Ligitan ini kita tak mau mengulanginya kembali, tak boleh tak ada uang rupiah di perbatasan," ujar Sugeng usai memberikan sambutan dalam acara 'Sosialisasi GNNT, Kampanye Gerbang Pembayaran Nasional Edukasi Ciri Keaslian Uang Rupiah' di Sorong, Papua Barat, Jumat (10/8).
Sugeng mengakui, saat ini ada peralihan penggunaan uang dari tunai menjadi nontunai. Penggunaan uang nontunai bisa membuat lebih efisien. Karena perawatan uang tunai lebih tak taktis.
Selain itu, penggunaan uang nontunai bisa memperlancar arus jalan seperti tol. Uang nontunai juga kini dipakai untuk bantuan sosial karena lebih transparan dan menghindari kebocoran.
Namun bukan berarti uang tunai tak penting. Peran uang tunai masih berperan cukup besar karena wilayah Indonesia yang cukup luas. Uang tunai ini harus tersedia di daerah perbatasan, tentunya dengan kualitas yang baik.
"Seperti kita ketahui, salah satu yang menjadi pertimbangan Mahkamah Internasional, ketika itu yang memenangkan Malaysia adalah yang beredar dan digunakan untuk bertransaksi di dua pulau itu adalah ringgit," ujarnya.
Bank Indonesia, kata Sugeng, akan terus berupaya memenuhi kebutuhan permintaan uang rupiah di masyarakat dengan jumlah nominal yang cukup. Selain itu, jumlah nominal yang cukup, tepat waktu serta dalam kondisi layak edar.
"Untuk memperluas wilayah distribusi uang Rupiah, berbagai terobosan telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Kerja sama dan sinergi dengan pihak lain terus dilakukan," katanya. Ketersediaan uang beredar, kata ia, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh stabil pada Juni 2018. Posisi M2 tercatat Rp 5.533,7 triliun atau tumbuh 5,9 persen (yoy). Angka ini relatif tidak berbeda dari pertumbuhan 6 persen (yoy) pada Mei 2018.
Sementara itu, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat berkerja sama Pemda Kabupaten dan Kota Sorong serta Provinsi Papua Barat berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).
Rekor yang berhasil dipecahkan yakni pembagian uang eletronik kepada pelajar terbanyak. Kemudian pembelian kebutuhan sekolah dengan menggunakan uang elektronik terbanyak.
Jumlah siswa yang hadir dalam pemecahan rekor MURI ini mencapai 1.500 orang. Mereka merupakan perwakilan dari SD, SMP se-kabupaten dan kota Sorong.
Para siswa yang datang diberikan uang nontunai untuk dibelanjakan buat kebutuhan sekolah. Acara juga diisi oleh sejumlah hiburan, dari mulai tarian Papua hingga konser artis Hip Hop Saykoji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika