REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, PT Pertamina (Persero) tidak dalam kondisi bangkrut. Kendati begitu, ia mengakui jika keuangan Pertamina memang lagi seret.
"Kalau Anda bilang Pertamina keuangannya seret itu betul, saya gak bilang bangkrut loh ya. Tapi masih bisa jalan gak? Bisa," kata Jonan dalam informasi laman Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (1/8).
Alasan tersebut dibeberkan Jonan berdasarkan pengambilalihan Blok Rokan dari Chevron kepada PT Pertamina. Menurutnya, untuk mengajukan proposal di Blok Rokan haruslah memiliki modal yang besar. Saat Pertamina mengajukan pengambilalihan maka itu bisa diasumsikan bahwa Pertamina masih memiliki uang besar.
Ia menjelaskan, terdapat tiga hal yang membuat Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Pertama adalah Pertamina memiliki resources yang sangat besar, dengan pangsa pasar yang besar.
"Pertamina itu resources-nya besar sekali, apa yang dia kerjakan itu dari segi market sharenya besar, tinggal caranya saja mengelola ini harus menyesuaikan dari waktu ke waktu," kata Jonan.
Baca juga, Pertamina Resmi Kelola Blok Rokan Hingga 2041.
Kedua, Pertamina dibangun untuk bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Karena Pertamina sebagai perusahaan 'plat merah' bidang migas dibangun untuk menopang dan mendukung kegiatan migas di Indonesia.
"Menurut pemahaman saya, jika bangsa Indonesia dibangun untuk Pertamina, saya kira tidak pas, ini mesti disandingkan dengan Undang-Undang (UU) BUMN. UU BUMN harus dilihat secara komprehensif," lanjutnya.
Pemerintah Resmi memberikan kelanjutan kontrak operasi Blok Rokan kepada Pertamina. Selasa (31/7).
Terakhir, Jonan menegaskan, tidak ada sedikitpun keinginan pemerintah untuk membuat Pertamina itu bangkrut. Karena dari setiap kebijakan yang akan dibuat, Presiden selalu merundingkan dengan Menteri BUMN dan dirinya. "Setiap kebijakan, Bapak Presiden selalu merundingkan dengan Menteri BUMN dan saya, sanggup ga ? Sanggup Pak. Ya sudah kita jalan," ujar Jonan.
Baca juga, Chevron Kecewa dengan Keputusan Pemerintah Indonesia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah tidak hanya memberikan tugas kepada Pertamina untuk menyediakan, mengelola dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bagi seluruh masyarakat Indonesia, namun pemerintah juga memperkuat Pertamina dengan telah menyepakati bersama DPR kenaikan subsidi solar untuk tahun 2019 menjadi Rp2.500 per liter, atau naik sebesar Rp2.000 per liter.
Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan 13 blok migas terminasi kepada Pertamina, termasuk yang terbaru adalah blok Rokan, yang dikenal sebagai salah satu blok terbesar di Asia Tenggara dengan rata-rata produksi sekitar seperempat dari produksi minyak nasional atau sekitar 200.000-an barel per hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika