REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno optimistis PT Pertamina (Persero) mendapatkan kontrak Blok Rokan. Saat ini PT Chevron Pacific Indonesia dan PT Pertamina tengah bersaing mendapatkan kontrak tersebut setelah 2021.
"Ya sudah ikut, Pertamina ikut bidding, Insya Allah bisa menang," kata Rini di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (31/7).
Rini yakin Pertamina juga memberikan bidding yang kompetitif untuk mendapatkan kontrak Blok Rokan tersebut. Rini juga memastikan pemegang saham yang sebagian juga merupakan pemerintah saat ini sudah berbicara dengan Pertamina.
"Saya anggap bahwa blok ini adalah blok yang sangat bagus, jadi supaya Pertamina menghitung dengan detil," jelas Rini.
Rini menjelaskan, laporan dari Pertamina sudah dihitung. Untuk itu, Pertamina juga yakin nantinya bisa memberikan bidding yang kompetitif.
Baca juga, Akankah Pemerintah Berikan Blok Rokan ke Pertamina?
Pemerintah dalam waktu dekat akan memutuskan masa depan kontrak kerja sama Blok Rokan, Riau. Hal itu dilakukan karena kontrak Chevron sebagai pengelola lapangan migas tersebut habis pada September 2021.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sudah menerima proposal dari Pertamina dan Chevron terkait pengelolaan Blok Rokan. Chevron mengajukan proposal perpanjangan kontrak Blok Rokan pada Juli 2018 dan dan diikuti Pertamina setelahnya.
Pengamat energi Komaidi Notonegoro memperkirakan pemerintah bisa menghemat devisa negara hingga 70 miliar dolar AS. Potensi penghematan tersebut bisa didapat Indonesia jika Blok Rokan dikelola PT Pertamina (Persero).
"Produksi crude (minyak mentah) Blok Rokan bisa langsung masuk ke kilang Pertamina sehingga tidak perlu keluar devisa lagi untuk impor crude," katanya di Jakarta, Senin (30/7).
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), saat ini Blok Rokan memproduksi crude sebesar 207.000 barel per hari. Dengan asumsi harga crude 50 dolar AS per barel, penghematan devisa yang diperoleh selama 20 tahun kontrak bisa mencapai lebih dari 70 miliar dolar AS.
Menurut Komaidi, dalam memutuskan kelanjutan pengelolaan Blok Rokan, pemerintah harus benar-benar melakukannya secara objektif. "Saya paham betul soal Blok Rokan ini merupakan kondisi yang cukup sulit bagi pemerintah," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute.
Di satu sisi, pemerintah ingin mempertahankan produksi Rokan. Sedangkan, di sisi lain, lanjutnya, ada juga keinginan pemerintah dan publik meningkatkan kapasitas Pertamina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika