REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan ekspor, pemerintah perlu mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dorongan kepada UMKM ini bisa dalam bentuk fasilitas memudahkan UMKM untuk bisa melakukan ekspor.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai jika pemerintah hanya mengandalkan ekspor komoditas maka hal tersebut tidak akan bisa menghasilkan pendapatan negara yang siginifikan. Memang, kata Eni ekspor barang mentah memiliki sirkulasi keuangan yang cukup cepat, tetapi untuk bisa mendapatkan nilai yang besar dan dampak yang lebih meluas, ekspor komoditas bukan jalannya.

"Pelaku ekonomi ini kan 99 persen UMKM. UMKM punya potensi besar, tetapi mempunyai kemampuan yang terbatas. Maka, perlu hadirnya pemerintah," ujar Eni kepada Republika.co.id, Ahad (29/7).

Sayangnya, kata Eni, saat ini UMKM tidak mendapatkan cukup fasilitas untuk ekspor. UMKM masih kerap mendapatkan kesulitan dalam mengurus izin ekspor dan mendapatkan pasar ekspor.

"Tetapi mereka terkendala di sisi lain, sisi perizinan memulai usaha dan berbagai macam persoala investasi. Tidak ada fasilitas. Juga termasuk urusan yang tidak mudah untuk ekspor," ujar Eni.

Eni mencontohkan negara lain seperti India, para pengusaha perhiasan di India mendapatkan banyak fasilitas dari negaranya. Hal ini menunjukan kontribusi ekspor perhiasaan India menopang perekonomian negara. Di Indonesia, kata Eni hal serupa bisa diterapkan pada sektor UMKM seperti Batik dan Rokok.

"Dari satu komoditas saja, misalnya batik. Batik punya ciri masing-masing daerah. tapi tidak bisa tembus pasar ekspor. Rokok juga misalnya, itu padahal mampu menjadi komoditas ekspor," ujar Eni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika