REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu penundaan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur sempat mencuat sebagai upaya pemerintah menahan laju impor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun turut memberikan komentar terkait isu tersebut.

"Presiden telah menggariskan berbagai policy yang nanti akan kita wujudkan dalam nota keuangan 2019. Jadi, kita lihat saja dari keseluruhan strategi kita dalam mengelola keseimbangan eksternal dari sisi menjaga momentum dan kemampuan memperkuat industri," kata Sri di kompleks parlemen, Jakarta pada Kamis (26/7).

Sementara itu, ekonom dari Asian Development Bank Institute Eric Sugandi menilai, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan menentukan prioritas dalam pembangunan proyek infrastruktur. Hal itu, terutama untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan.

Terlebih, menurut Eric, proyek infrastruktur belum optimal pada pertumbuhan ekonomi sebelum proyek tersebut beroperasi. "Apalagi dengan teknologi sekarang, proyek-proyek ini cenderung padat modal atau tidak terlalu banyak serap tenaga kerja," katanya.

Ia menyarankan, jika pemerintah memutuskan menunda pembangunan, alokasi anggaran dapat dipindahkan untuk belanja bantuan sosial maupun subsidi. Hal itu, ujarnya, akan lebih cepat mendorong pertumbuhan ekonomi karena bisa memulihkan daya beli masyarakat. "Jadi reprioritasi ini punya manfaat kendalikan CAD (Current Account Deficit/defisit neraca transaksi berjalan) dan memberikan ruang fiskal ke pos bansos dan subsidi," katanya.

Baca: Pemerintah Bantah akan Tunda Proyek Infrastruktur

Ikuti Whatsapp Channel Republika