REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II resmi mengantongi izin konsesi untuk membangun dan mengelola Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (12/7). Berdasarkan izin konsesi tersebut, Pelindo akan mengelola Terminal Kijing selama 69 tahun.
Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan, pencanangan pembangunan Terminal Kijing sebenarnya sudah dilakukan sejak April 2018 lalu. Dengan adanya izin konsesi, maka Pelindo II memiliki alas hukum yang kuat untuk melanjutkan pengembangan pembangunan sesuai yang sudah dicanangkan.
Elvyn menjelaskan, Terminal Kijing akan berdiri di atas lahan seluas 68,5 hektare. Semua urusan pembebasan lahan, menurut dia, sudah diselesaikan. Adapun nilai investasi yang akan dikeluarkan Pelindo II untuk proyek tersebut sebesar Rp 14,45 miliar.
Terminal Kijing akan memiliki kapasitas bongkar muat sebesar 1,95 juta teus per tahun. Sesuai dengan pencanangan, terminal tersebut akan terdiri dari empat jenis, yakni terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan multifungsi. “Rencananya, pembangunan tahap awal, di akhir 2019, terminal multi purposes sudah bisa beroperasi,” ujar Elvyn.
Untuk membangun Terminal Kijing, Pelindo II telah menujuk PT Wijaya Karya, Tbk (WIKA) sebagai pelaksana dengan nilai proyek Rp 2,74 triliun. WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal mulai dari kontruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung, serta container yard.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, Terminal Kijing akan meningkatkan konektivitas logistik di Kalimantan Barat. Ia optimistis, kehadiran terminal baru tersebut juga akan memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi baru di sekitar Pontianak.
Lebih lanjut, Menhub mengatakan, ke depan pemerintah akan lebih mendorong keterlibatan swasta dalam proyek-proyek yang bertujuan meningatkan konektivitas. Ia ingin, pelabuhan dan bandara dapat dikelola lebih komersil sehingga daya saingnya meningkat.
“Kementerian Perhubungan memberi kesempatan pada swasta untuk mengembangkan pelabuhan dan bandara agar mereka bisa mengisi ruang kompetisi."
Saat ini, menurut Budi Karya, ada dua pelabuhan sedang dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Perhubungan berencana memberikan kesempatan pada Pelindo I, II, III dan IV untuk mengelola pelabuhan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
