REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Faisal Basri berpendapat, Presiden Joko Widodo perlu memimpin langsung program peralihan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Pengembangan teknologi listrik saat sudah dikembangkan di banyak negara.

"Konduktornya harus Presiden, tidak bisa hanya Menperin (Menteri Perindustrian)," kata Faisal Basri di Jakarta, Selasa.

Menurut Faisal Basri, bila Presiden yang memimpin langsung, maka Kepala Negara juga bisa mengevaluasi dari sisi mana program ini perlu didorong. Ini agar pengembangannya bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

Selain itu, jelas dia, untuk pengembangan mobil listrik juga seharusnya tidak ditugaskan hanya kepada BUMN. Pemerintah lebih baik memberikan insentif yang layak dan memadai sehingga seluruh pihak swasta juga dapat ikut serta dalam kompetisi ini.

"Pemerintah tidak boleh menentukan model bisnis karena yang paling tahu adalah swasta, dan jangan sampai didikte oleh pemerintah," katanya.

Menurut Faisal, pengembangan kendaraan listrik sudah dilirik oleh banyak negara. Karenanya, pihak industri juga harus cepat-cepat bertemu Presiden untuk membahas hal penting ini.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga telah menggandeng Toyota Indonesia dan enam perguruan tinggi negeri untuk melakukan riset dan studi bersama secara komprehensif tentang teknologi electrified vehicle (mobil listrik) di dalam negeri.

Langkah ini akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengembangan kendaraan listrik, sehingga target 20 persen untuk produksi kendaraan emisi karbon rendah (low carbon emission vehicle/LCEV) tahun 2025 dapat tercapai.

"Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mendorong pemanfaatan teknologi otomotif yang ramah lingkungan melalui program LCEV," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Kickoff Electrified Vehicle Comprehensive Study di Jakarta, Rabu (4/7).

Jokowi Buka IBD 2017. Pengunjung mencoba motor listrik di stand PLN pada pembukaan Indonesia Business and Development (IBD) Expo 2017 di Balai Sidang Jakarta, Rabu (20/9).

Menurut Menperin, langkah itu tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan sekaligus menjaga energi khususnya di sektor transportasi darat.

Apalagi, katanya, industri otomotif berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional selama ini. Dalam implementasinya, Kemenperin berkolaborasi dengan sejumlah akademisi dan Toyota Indonesia sebagai salah satu pelaku industri otomotif nasional guna memperkenalkan teknologi pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Riset bersama dijadwalkan akan berlangsung selama dua tahun hingga 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika