REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan untuk menghilangkan dek atas kapal karena dinilai berbahaya. Hal itu terutama untuk kapal di jalur penyeberangan Danau Toba, Sumatera Utara.
"Di Toba, rekomendasi paling utama hapuskan dek paling atas karena menyebabkan kestabilan hilang," kata Menhub usai memberikan pengarahan tentang sarana dan prasarana transportasi di Jakarta, Jumat (6/7).
Dia menambahkan pihaknya juga akan menghilangkan teralis di jendela kapal karena menutup akses penumpang untuk menyelamatkan diri."Sehingga mereka terjebak di sana dan tidak bisa menyelamatkan diri," katanya.
Budi menjelaskan akan terlebih dulu mengevaluasi karena setiap kapal kondisinya berbeda. "Kalau secara horizontal dan vertikal itu terjaga, mungkin untuk kapal dengan satu tingkat saja boleh, tapi ini di Toba 'kan tiga tingkat," katanya.
Usulan tersebut juga sama seperti yang direkomendasikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai pemenuhan syarat-syarat teknis. Menhub mengatakan akan terus memerintahkan jajaran dalam melakukan pemeriksaan kelaikan (ramp check).
Saat ini beberapa masalah dari hasil temuan tim ramp check yaitu kondisi pelabuhan yang tidak layak dan minim fasilitas sehingga belum memenuhi standar. Sementara itu, banyak kapal yang masih beroperasi walau tidak membawa dokumen lengkap yang dipersyaratkan serta ada nakhoda yang belum memiliki sertifikat kecakapan.
Dari data yang dilaporkan oleh tim adhoc, ada 215 unit kapal dan telah dilakukan ramp check kepada 154 unit atau sekitar 72 persen kapal per Rabu (4/7). Secara umum dari hasil ramp check didapati bahwa pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan kapal masih kurang memenuhi standar.
Dia juga menekankan kepada seluruh jajaran agar fungsi-fungsi keselamatan dapat dijalankan dengan baik. Budi juga meminta KSOP dan syahbandar untuk mengawasi pelabuhan yang tidak mengikuti standar operasi prosedur dengan baik
"Di daerah ada 40 pelabuhan tapi apabila manajemen tidak baik, dikurangi saja," katanya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa keselamatan bukanlah hal yang bisa ditoleransi. "Jangan bermain, jangan menggampangkan jaket keselamatan, jangan menggampangkan untuk tidak mendaftarkan data penumpang identitas, inj bukan hanya tanggung jawab regulator tapi operator dan penumpang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
