REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat potensi untuk pengaturan ojek online melalui Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak memasukkan ojek online sebagai angkutan umum.

Kementerian Perhubungan, kata dia, akan mencermati keputusan tersebut dan tetap mengupayakan eksistensi ojek online. Menurutnya, ojek online adalah suat keniscayaan yang terjadi. Apalagi moda transportasi tersebut sudah banyak memberikan layanan kepada masyarakat.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengelola ojek online. "Jadi sekalipun tidak masuk, kita akan melimpahkan itu kepada Pemda," kata dia, Jumat (29/6).

Selain memberi kewenangan kepada Pemda, Menhub belum melihat urgensi revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Meski sudah ada jutaan masyarakat yang menjadi pengemudi ojek online tersebut.

"Formulanya nanti kita tentukan dengan satu cara tertentu, karena ini upaya kita supaya mereka tetap eksis," katanya.

Sementara itu VP Corporate Communications Go-Jek Michael Say mengatakan pihaknya menghargai dan menghormati keputusan MK terkait status hukum ojek daring. "Kami percaya, pemanfaatan teknologi merupakan cara yang paling cepat dan tepat untuk membantu masyarakat Indonesia meningkatkan kesejahteraannya," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika