REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang digelar pada Kamis (28/6) menghasilkan keputusan pergantian komisaris utama. Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Ma’ruf Amin menyebut, jabatan komisaris utama akan dipegang oleh Ilham Akbar Habibie.
“Dia (Ilham Akbar Habibie) yang dipilih oleh pemegang saham, kemudian diajukan dalam RUPS dan disetujui,” ujar Ma’ruf, saat dihubungi Republika. Ilham akan menggantikan posisi Anwar Nasution yang mundur dari posisi pemegang saham.
Ilham adalah anak pertama Presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie. Ia juga pendiri sekaligus komisaris PT Regio Aviasi Industri yang mengembangkan pesawat buatan dalam negeri. Namun begitu, saat dihubungi Republika, Ilham belum memberikan tanggapan atas penunjukannya sebagai komisaris utama Muamalat.
Selain soal pergantian komisaris utama, Ma’ruf juga menyebut bahwa RUPS membahas rencana Muamalat yang akan menambah modal dari menerbitkan saham baru. “Tapi investornya belum ada,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.
Awal pekan ini, Direktur Bisnis Korporasi Bank Muamalat Indra Yurana Sugiarto mengatakan, ada sembilan agenda yang bakal dibahas dalam RUPST. Hal tersebut meliputi persetujuan tindakan pembelian, penjualan, pengalihan dan atau tukar menukar aset Muamalat untuk penguatan modal.
Seperti diketahui, Muamalat masih terus mencari investor strategis yang siap menyuntikkan dana. Sebelumnya, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk sempat menjadi calon investor, tetapi gagal karena masalah teknis.
Direktur Utama Bank Muamalat Achmad Permana pada pekan lalu pun menyebutkan, kepastian investor bakal diumumkan saat RUPST. Sebelumnya, ia mengatakan, sudah ada beberapa investor yang melirik perseroan. Namun, belum ada yang secara resmi meminang Muamalat.
Lebih lanjut, Indra menyebutkan, dalam RUPST nanti akan dibahas pula rencana listing saham di bursa atau Initial Public Offering (IPO). "Mata acara ini diusulkan oleh pemegang saham perseroan dan sesuai ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017," ujarnya.
Laporan pelaksanaan keputusan RUPS pada 20 September 2017 tentang penerbitan 80 miliar lembar saham untuk segera dijual demi menambah modal dasar menjadi Rp 11 triliun juga akan dibahas dalam RUPS. Termasuk pembahasan mengenai laporan pembayaran dividen tahun buku 2016.
Tidak hanya itu, rapat pun akan membicarakan pengesahan sekaligus penyetujuan tindakan penjaminan aset perseroan sebagai jaminan utang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial atau pihak lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
