REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim Heru Cahyono menyampaikan, aset perbankan syariah di Jatim per April 2018 meningkat 19,25 persen. Kenaikan tersebut didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 19,54 persen dan pembiayaan 17,46 persen.
Sehingga, dengan pertumbuhan tersebut, market share ekonomi syariah mampu melampui target 5 persen dari yang ditentukan. "Capaian ini merupakan hasil ikhtiar yang cukup lama dan berkat dukungan seluruh pegiat ekonomi dan keuangan syariah di Jatim," kata Heru di Surabaya, Jumat (8/6).
Heru menjelaskan, besarnya potensi keuangan syariah di Jatim membuat pihaknya bersama para pegiat keuangan syariah di Jatim menggagas program peningkatan akses keuangan syariah berbasis masjid. Program tersebut mencakup program AKSI UMMAD, SMART MUSLIM, dan penyususunan buku pintar.
Buku pintar keuangan syariah diluncurkan Karena tingkat literasi keuangan syariah di Jatim masih sekitar 29 persen. Sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah di Jatim juga sekitar 12 persen. Artinya banyak masyaralay yang sudah memahami mengenai keuangan syaraiah, tapi masih banyak yang belum menggunakan.
Program AKSI UMMAD diluncurkan OJK untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitaran masjid. Nantinya OJK dalam penyaluran kreditnya bekerja sama dengan Bank Jatim dan CIMB Niaga Syariah. Nantinya, takmis masjid, atau jamaah masjid bisa mendapat kredit modal hingga Rp 5 juta dari kedua bank itu.
Melalui program-program ini diharapkan semakin banyak pengusaha mikro kecil dapat memperoleh akses keuangan syariah. Selain itu para jamaah dan pengurus masjid dapat saling terkoneksi dan mendapat akses keuangan perbankan syariah, ujar Heru.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan, potensi ekonomi syariah di Jatim sangatlah besar, karena mayoritas penduduknya atau sekitar 97,80 persen beragama Islam. Selain itu, jumlah pondok pesantren di Jatim sebanyak 6 ribu dengan jumlah santri sekitar 1 juta yang tersebar di seluruh wilayah Jatim.
"Karenanya, sejak tahun 2015 kami telah mengusulkan untuk membuat sistem ekonomi syariah murni untuk menjembatani potensi yang sangat besar ini. Ekonomi syariah murni merupakan jembatan bagi potensi muslim di Jatim terhadap industri jasa keuangan (IJK)," kata Soekarwo.
Soekarwo menjelaskan, market share perbankan syariah di Jatim tahun 2017 masih 5,15 persen dan DPK masih 5,17 persen. Data ini membuktikan masih banyak uang yang beredar di masyarakat. Maka tawaran syariah murni atau mudarobah sangat memungkinkan.
Akan tetapi, lanjut Soekarwo, sistemnya bukan dengan flat, karena jatuhnya justru akan lebih besar dari bank konvensional. "Ekonomi syariah merupakan satu solusi dalam menghadapai tantangan ekonomi. Namun, sistemnya harus mudarobah betul dan mengedepankan kejujuran," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
