REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis metode penelitian yang baru untuk memperbaiki data pangan di Indonesia. JK mengatakan, BPS akan merilis data-data baru terkait pangan yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"BPS akan merilis penelitiannya yang baru, segera. (BPS) sudah sampaikan kepada saya bahwa akan ada data-data yang baru," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (22/5).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut persetujuan impor beras yang diterbitkan pemerintah sepanjang 2015 hingga semester satu 2017 tidak sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Berdasarkan hasil audit BPK, disebutkan bahwa pada 2016 kebutuhan beras nasional sebanyak 46,142 juta ton.

Sementara itu, produksi dalam negeri mencapai 46,188 juta ton. Artinya, ada selisih surplus sebanyak 46 ribu ton. Namun, pada tahun tersebut pemerintah justru menerbitkan persetujuan impor sebanyak 1.000.200 ton.

Jusuf Kalla mengatakan, sekitar tiga tahun lalu dia pernah melakukan eksperimen memasak nasi untuk menghitung jumlah konsumsi beras masyarakat. Berdasarkan hasil eksperimen tersebut, Jusuf Kalla menemukan bahwa kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia mencapai 114 kilogram per kapita per tahun. Dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta, maka kebutuhan konsumsi mencapai 28 juta ton.

Di sisi lain, jumlah produksi beras dalam negeri paling tinggi 30 juta ton. Jumlah produksi beras dapat menurun jika terjadi cuaca jelek. Dengan jumlah tersebut Jusuf Kalla menilai, Indonesia tidak mungkin ekspor beras.

"Bahwa yang benar adalah porsi kita itu sekitar dibawah 50 (juta) ton gabah. Bahwa selisih beras itu tidak seperti yang selama ini dikemukakan 79 juta ton gabah, ndak benar itu," kata Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika