REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai kondisi dan situasi ekonomi di Indonesia telah berkembang setelah 20 tahun Reformasi sehingga berbeda dengan kondisi sebelum krisis moneter 1997-1998.
Ditemui di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/5), mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, sebelum reformasi tidak ada institusi pengawas sektor keuangan yang independen.
"Sekarang Bank Indonesia memiliki independensi dan tujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar maupun inflasi. Mereka sekarang punya bauran kebijakan. Dulu mereka tidak punya," kata dia.
Sri Mulyani juga menilai pada zaman reformasi terdapat mekanisme koreksi terhadap para pemilik industri perbankan dan sektor keuangan nonbank, terutama yang mengalami kondisi yang tidak baik.
Koreksi dan mekanisme pengawasan tersebut dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sri Mulyani mengatakan, koreksi semacam itu sebelumnya tidak ada karena pengawasan sektor keuangan terpecah antara Kemenkeu dan BI.
Kemudian, Sri Mulyani juga menilai bahwa tata kelola pemerintah dan swasta sudah makin transparan. Dari sisi pemerintah, pada masa sebelum reformasi defisit APBN tidak dilakukan presentasi seperti sekarang.
"UU Keuangan Negara memberikan rambu-rambu mengenai jumlah defisit dan utang. Dari sisi setting, 20 tahun lalu penyelewengan dan tata kelola yang buruk bisa meluas tanpa mekanisme cek," kata dia.
Tata kelola juga makin transparan karena banyak institusi yang melakukan publikasi dari keseluruhan neracanya sebagai perusahaan terdaftar (listed company).
Mekanisme nilai tukar
Sri Mulyani juga mengatakan, kondisi yang membedakan zaman sebelum dan sesudah reformasi adalah mekanisme atau sistem nilai tukar. Ia mengatakan, sistem nilai tukar saat ini fleksibel. Artinya, pada saat ekonomi berkembang positif, rupiah bisa menguat.
Kalau sedang terkena imbas seperti yang terjadi saat ini, rupiah juga akan mengalami tekanan atau koreksi sama seperti banyak kondisi mata uang lain. "Namun, koreksi mata uang, kita walaupun fleksibel, masih di dalam rentang yang tetap stabil, atau dalam artian menjaga," katanya
Sementara itu, Presiden ketiga Baharuddin Jusuf Habibie menilai perjalanan 20 tahun Reformasi telah banyak dicapai bangsa Indonesia. Agenda-agenda besar Reformasi diakui Habibie satu per satu sudah terlaksana. Mulai dari Amandemen UUD 1945, demokratisasi, otonomi daerah, penghapusan dwifungsi ABRI, pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta pegakan supremasi hukum.
Namun, Habibie memandang sasaran utama Reformasi mengangkat peradaban bangsa Indonesia masih belum tercapai. "Yang kita sasar dengan reformasi adalah kemajuan peradaban Indonesia, dengan kata lain sumber daya manusia Indonesia yang maju dalam iman, takwa, dan iptek dengan negara lain," kata Habibie menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika