REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2018 sebesar 9,55 juta ton. Jumlah alokasi tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan penanaman komoditas pertanian di seluruh provinsi di Indonesia.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana mengatakan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi tersebut di antaranya terdiri dari pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK dan pupuk organik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pertanian, alokasi untuk pupuk Urea mencapai angka 4,1 juta ton, SP 36 sebesar 850 ribu ton, ZA 1,05 juta ton, NPK 2,55 juta ton, dan pupuk organik sebesar satu juta ton.

"Untuk padi, jagung kedelai, holtikultura sudah ter-cover semuanya di situ," kata Dadih saat melakukan peninjauan di Desa Banyuarip, Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu (28/4).

Dadih menuturkan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi pada 2018 masih sama dengan yang dialokasikan pada 2017. Walaupun begitu, alokasi pupuk bersubsidi masih mencukupi untuk penanaman seluruh komoditas pertanian di Indonesia.

"Dan ini (pupuk subsidi) semua sekarang berada pada semua sentra-sentra produksi itu lini IV (pengecer) sampai lini III (distributor) itu sudah aman. Kami sudah cek," kata Dadih.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan sebesar 132 ribu alat dan mesin pertanian. Daerah yang diprioritaskan untuk menerima bantuan alat pertanian ini yaitu daerah di luar Pulau Jawa.

"Mulai dari alat olah tanah, kemudian alat tanam. Alat tanam ini macam-macam, ada TR 2, ada TR 4. (Daerah paling banyak mendapat bantuan alat) Ada di sentra produksi Sumsel, Pulau Jawa sekarang sudah relatif berkurang. Kita konsentrasi di luar Pulau Jawa, Sumatra sudah hampir semuanya. Kemudian Sulawesi, kemudian Kalimantan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika