REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad mengejar target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. Dua di antaranya mengenai tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, program-program yang dijalankan pemerintah telah membuahkan hasil positif. Tingkat kemiskinan sudah turun menjadi 10,12 persen, sehingga jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa per September 2017.
Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga menurun. "Jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang," kata Bambang, Jumat (27/4).
Bambang menjelaskan, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Pemerintah sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya. Pemerintah bakal memperkuat sinergi dengan BUMN, perbankan, dan swasta untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
RKP 2019 mengusung tema "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Bambang menjelaskan, pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 8,5-9,5 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen, rasio gini 0,38-0,39, Indeks Pembangunan Manusia 71, 89.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah dalam RKP 2019 mencanangkan lima prioritas nasional dan 24 program prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek (satuan tiga) dengan lokasinya (provinsi, kabupaten/kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan.
Lima prioritas nasional terdiri atas pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, serta penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. Selain itu, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Terakhir, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Bambang menjelaskan, Bappenas telah menggelar rapat koordinasi pembangunan pusat (Rakorbangpus) 2018 untuk penyusunan RKP 2019 pada Rabu (18/4). Rakorbanpus tersebut dihadiri seluruh jajaran Kementerian PPN/Bappenas, kementerian dan lembaga, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provins.
Ditegaskan Bambang, penyusunan RKP 2019 dilakukan menggunakan prinsip money follows program yang dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, dan penguatan integrasi sumber pendanaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
