REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat ekonomi syariah SEBI School Aziz Setiawan menilai, ada ruang untuk pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara untuk masuk menjadi pemegang saham pengendali Bank Muamalat. Ia mengatakan, Muamalat saat ini menghadapi kebutuhan modal yang mendesak dan investor lain sulit untuk masuk.
"Kita tahu pengendali bank ini syaratnya cukup berat dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Misalnya soal track record pengalaman dan kapasitas jangka panjangnya untuk bisa mengembangkan Muamalat. Kesiapan itu penting dan tidak mudah untuk investor. Nah, BUMN punya peluang besar untuk masuk," ujar Aziz ketika dihubungi Republika, Kamis (12/4).
Aziz mengaku, faktor krusial dalam proses tersebut adalah penentuan harga saham Muamalat. Ia menilai, jika pemegang saham Muamalat saat ini mematok harga yang relatif tinggi maka itu akan menjadi pertimbangan ketika BUMN akan masuk menyuntikkan dana.
"Kita lihat Muamalat sebagai bank syariah paling awal dan punya nilai historis tinggi harus dijaga keberlangsungannya. Pemerintah kami kira punya tanggung jawab untuk kemudian memastikan agar Muamalat eksis dan tumbuh baik ke depan. Pemegang saham Muamalat juga perlu lebih rasional dan fair ketika memberikan penawaran harga kepada BUMN. Sehingga ada win win solution," katanya.
Ia menilai, prospek bisnis perbankan syariah di Indonesia masih sangat baik dengan tingkat permintaan yang cukup besar. Ia menyarankan, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan penentuan segmen bisnis perlu diperbaiki oleh Muamalat.
"Kalau tata kelolanya baik, kejadian seperti fraud atau ketidakprofesionalan dalam menyalurkan pembiayaan bisa dihindari. Sehingga bisnis Muamalat ke depan bisa dijaga secara baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
