REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung upaya pengembangan usaha industri maritim untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya dengan mengarahkan penyaluran dana bergulir ke salah satu sektor yang termasuk dalam program Nawacita Joko Widodo (Jokowi).
“Sektor kemaritiman menjadi model yang harus dikembangkan karena memiliki nilai jual yang tinggi. Semua koperasi yang bergerak di sektor produktif menjadi tujuan utama kita,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo, Selasa (10/4).
Hal itu juga ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Bidang Nasional III Kemaritiman PDI Perjuangan pada hari Minggu (8/4) kemarin di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Braman mengatakan, khusus sektor yang termasuk dalam program nawacita seperti maritim, pertanian, perikanan, dan perkebunan, LPDB-KUMKM mengenakan suku bunga sebesar 4,5 persen sliding per tahun. Sementara program lainnya, seperti sektor riil dikenakan suku bunga 5 persen, simpan pinjam 7 persen, dan pola syariah menggunakan sistem bagi hasil, 70:30.
“Suku bunga LPDB itu paling rendah dibandingkan perbankan atau lembaga keuangan lainnya, sehingga tidak akan memberatkan pelaku usaha,” kata Braman.
Dalam kesempatan kali ini, mantan Kepala Dinas KUMKM Provinsi Jawa Timur ini juga menegaskan, LPDB tidak diperbolehkan membuka cabang di daerah. Sebab, LPDB sebagai Badan Layanan Umum dari Kementerian Koperasi dan UKM sesuai UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak diperkenankan membuka cabang di daerah.
Kendati demikian, di bawah kepemimpinan Braman, LPDB-KUMKM melalui Reformasi Birokrasi melakukan berbagai perubahan agar penyaluran dana bergulir semakin luas dan mempermudah pelaku usaha. Diantaranya dengan menggandeng Dinas Koperasi Provinsi serta Lembaga Penjaminan.
“Sekitar 70 persen penyaluran dana bergulir LPDB masih berada di Pulau Jawa. Ini tidak sesuai dengan harapan LPDB baru yang ingin menjadi lembaga inklusif. Maka dari itu, kami menggandeng Dinas Koperasi Provinsi agar pelaku usaha di daerah tidak perlu repot-repot datang ke Jakarta,” terang dia.
Menurut Braman, membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, UMKM dan komitmen dengan perjuangan ekonomi serta kedaulatan rakyat, maka dirinya optimis masa depan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia akan semakin baik. Karena fokusnya adalah kolaborasi dan Koperasi atau UMKM.
“Mari kita mengedepankan kemudahan pembiayaan dalam pengembangan usaha Koperasi dan UMKM,” tutup Braman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika