REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan segera melakukan perubahan asumsi makro anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2018. Hal ini dikarenakan sejumlah faktor seperti harga minyak dunia dan perubahan nilai tukar dolar terhadap rupiah. "Itu semuanya harus kita lakukan, kalkulasi dampaknya terhadap APBN sehingga tidak akan memengaruhi pelaksanaan untuk APBN," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (9/4).

Sri Mulyani mengatakan, dengan perubahan asumsi makro ini maka akan ada perubahan dari sisi penerimaan negara serta belanja pemerintah pusat. Selain itu belanja dari sisi subsidi yang harus dialokaskan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan stabiltas harga pun harus dikalkulasi ulang. "Terutama harga energi dan pangan," ujarnya.

Berdasarkan data APBN 2018, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 1.894,7 triliun dan Belanja Rp 2220,7 triliun. Penerimaan pajak ditarget bisa tembus Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 275,4 triliun, dan dana hibah mencapai Rp 1,2 triliun. Belanja pemerintah pusat tahun ini dianggarkan mencapai Rp 1.454,5 triliun, sementara transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, sesuai dengan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden untuk 2018, seluruh Kementerian dan Lembaga tetap harus menjaga fokus pelaksanaan APBN khususnya program-program yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan keinginan untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) maka program sosial seperti program keluarga harapan (PKH), program untuk membantu kelompok miskin, pendidikan, kesehatan, semuanya harus ditingkatkan dari sisi akselerasi dan eksekusinya. "Itu merupakan satu instruksi yang akan kita lakukan," kata Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika