REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Komisi XI DPR RI. Satu-satunya calon yang diajukan Presiden Joko Widodo itu berjanji akan mengarahkan kebijakan bank sentral untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Insya Allah kami akan membawa Bank Indonesia pro stability dan pro growth," ujar Perry di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (28/3).
Perry mengaku telah menyiapkan tujuh strategi untuk mendukung kebijakan tersebut. Strategi pertama adalah memperkuat efektivitas kebijakan moneter dengan menjaga tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar.
Baca juga, Komisi XI Sepakati Perry Warjiyo Jadi Gubernur BI.
Perry mengaku akan terus menjaga tingkat inflasi di level 3,5 plus minus 1 persen pada 2018 dan 2019. Selain itu, ia juga akan menjaga nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamentalnya. Ketika terjadi tekanan kepada rupiah, ia siap melakukan intervensi ganda di pasar valas dan pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Perry mengaku juga akan terus berupaya mempercepat penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan. Ia mengaku, saat ini tingkat suku bunga BI sudah di level 4,25 persen namun suku bunga kredit masih di level 11,2 persen.
"Kita berupaya meningkatkan efisiensi karena overhead cost ini masih 3,9 persen kemudian juga fee based income masih di bawah 1 persen. Itu perlu kita dorong dan kami akan berkoordinasi dengan OJK," ujar Perry.
Terkait dengan inflasi, Perry akan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi terutama harga pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). BI akan bersinergi dengan Bulog dan Pemda untuk melakukan langkah bersama saat ada tekanan harga pangan.
Strategi kedua adalah relaksasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan perbankan. Ia mengatakan, pertumbuhan kredit perbankan menghadapi masalah permintaan."Di sini relaksasi kebijakan makroprudensial diperlukan di tengah kredit yang masih seret," ujar Perry.
Beberapa langkah yang akan diambil Perry antara lain melakukan relaksasi ketentuan Loan to Value (LTV) untuk kredit properti, penyempurnaan kebijakan makroprudensial, dan pemberdayaan UMKM.
Isu yang juga disorot Perry adalah terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ia mengaku, Indonesia perlu mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih cepat merespons perkembangan ekonomi syariah. Ia menyebut, sejumlah negara seperti Thailand, Australia, dan Korea Selatan bahkan telah menjadi pusat produk-produk halal.
"Saya sedih Indonesia tertinggal dari negara-negara lain. Kita tidak bisa hanya menjadi pasar. Kita perlu menjadi pemain dalam ekonomi dan keuangan syariah," ujar Perry.
Strategi lain yang akan dikejar Perry adalah pendalaman pasar keuangan khususnya untuk pembiayaan infrastruktur, pengembangan sistem pembayaran untuk ekonomi dan keuangan digital, penguatan koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan DPR, serta penguatan organisasi dan sumber daya manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika