Selasa 27 Mar 2018 20:36 WIB

BPH Migas Minta Pertamina Tetap Jaga Pasokan Premium

Kenaikan harga pertalite membuat gap antara pertalite dan premium menjadi tinggi.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Dwi Murdaningsih
Pengendara motor mengisi kendaraannya dengan BBM jenis Pertalite di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Senin (26/3). PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM jenis Pertalite sebesar Rp150 dan Rp200 per liter tergantung daerah sejak Sabtu 24 Maret 2018 yang didasari adanya kenaikan harga minyak dunia.
Foto: Sigid Kurniawan/Antara
Pengendara motor mengisi kendaraannya dengan BBM jenis Pertalite di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Senin (26/3). PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM jenis Pertalite sebesar Rp150 dan Rp200 per liter tergantung daerah sejak Sabtu 24 Maret 2018 yang didasari adanya kenaikan harga minyak dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hulu Migas (BPH) Migas meminta  Pertamina tetap menjaga pasokan Premium meski di luar daerah penugasan. Anggota Komite BPH Migas, Hendry Ahmad tak menampik dengan kenaikan harga pertalite membuat kemungkinan adanya migrasi pengguna yang sebelumnya menggunakan pertalite beralih ke premium.

Hendry menjelaskan adanya migrasi ini karena kenaikan harga pertalite yang mencapai Rp 300 per liter. Kenaikan harga pertalite ini membuat gap antara pertalite dan premium menjadi tinggi.

"Migrasi dari pertalite ke premium pasti ada karena gap nya tinggi," ujar Hendry saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (27/3).

Hendry menjelaskan dengan adanya migrasi ini memungkinkan pasokan premium di daerah gemuk akan terkuras dengan tingginya minat pembeli yang semula menggunakan Pertalite. BPH Migas sudah mengimbau Pertamina agar tetap menjaga pasokan Premium.

Hendry tak menampik jika memang Pertamina tidak wajib menyediakan Premium di daerah jemuk dalam hal ini Jamali (Jawa Madura Bali). Hanya saja tak bisa dipungkiri di daerah gemuk ini populasi rakyat yang lebih membutuhkan lebih banyak.

"Memang pertamina tidak wajib, tapi ya jika memang banyak yang membutuhkan seperti Metromini, Angkot, motor warga yang ada di daerah yang di bawah garis kemiskinan bisa tetap dipasok Premiumnya," ujar Hendry.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement