REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta penambangan pasir ilegal yang kerap terjadi di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, agar dapat benar-benar dihentikan. "Kemarin sore saya berenang di seberang Pulau Panjang (Papua Barat), saya naik paddle, snorkeling, mau menangis saya. Karangnya semua berantakan, hancur, ikannya sedikit karena tidak ada rumah lagi. Pasirnya juga hilang. Ada kura-kura berenang tidak bisa ke pinggir karena pantainya tidak ada. Dia bingung mau cari tempat buat taruh telurnya, tidak ada pasir lagi. Semua habis," kata Menteri Susi dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin (26/3).
Menteri Susi menyampaikan hal tersebut saat melakukan peninjauan hasil tangkapan dan kuliner di Pasar Ikan Waneri Tanjung Wagon, Fakfak, Papua Barat, 23 Maret lalu. Menurut dia, hal yang mengusik dirinya disebabkan aktivitas penambangan pasir ilegal yang sering terjadi di pantai-pantai di Fakfak.
"Ada laporan juga dari TNI Angkatan Laut katanya di sini pasirnya di tambang buat bikin rumah. Saya bilang kenapa tidak ambil di tempat lain yang jauh? Ini yang di depan adalah benteng bapak kalau ada tsunami," ungkap Menteri Susi.
Menteri Susi kemudian bercerita tentang tsunami yang terjadi di kampung halamannya di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada 17 Juli 2006 lalu. Menurut dia, masyarakat Pangandaran tidak seberuntung masyarakat Fakfak yang berada di teluk dalam seperti Pulau Panjang sehingga memiliki benteng untuk berlindung dari tsunami.
"Di laut kami (Pangandaran) tidak ada apa-apa di depannya. Jadi begitu ada tsunami habislah semua. Yang meninggal pun 1.600 orang. Saya tidak ingin pengalaman itu terjadi di sini. Tolonglah jaga," pesan Menteri Susi.
Menteri Susi mengungkapkan, pemerintah melalui KKP, TNI Angkatan Laut, Polair, Kejaksaan, dan Bakamla telah bersinergi membasmi pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal asing di perairan Indonesia, terutama Laut Papua. Setidaknya ada 363 kapal ikan ilegal yang telah ditenggelamkan.
Masyarakat Fakfak, lanjutnya, perlu meniru semangat tersebut, dengan berada di baris terdepan menjaga Laut Fakfak dari para penambang pasir ilegal. "Berapa kapal penyedot pasir? 40 biji saja. Ibu sudah usir ribuan kapal. Masa Bapak tidak bisa berhentikan 40 kapal?" tuturnya.
Untuk itu, ujar dia, pasir yang diambil seharusnya dari pulau yang besar yang berasal dari daratan dan jangan mengambil dari laut. Karena kawasan tersebut adalah masa depan bangsa Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa wilayah Indonesia itu 70 persen lautan sehingga bila laut dirusak, maka rusaklah masa depan dari generasi mendatang. Menteri Susi juga meminta aparat penegak hukum setempat untuk aktif membantu masyarakat mengamankan penambangan pasir di laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
