REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berencana untuk berangkat ke Eropa bulan depan. Dalam kunjungan kerja tersebut Luhut akan berkunjung ke sejumlah negara untuk membicarakan mengenai penolakan penggunaan crude palm oil (CPO) oleh negara-negara di kawasan Uni Eropa.
Luhut mengatakan, keinginan pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi dengan negara yang menolak penggunaan CPO sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi pun kemudian menunjuk Luhut sebagai perwakilan khusus membicarakan mengenai persoalan tersebut. "Jadi saya akan pergi ke lima negara. Pertemuan ini paling tidak dengan Uni Eropa Parlement," kata Luhut di Istana Negara, Jumat (23/3).
Kelima negara yang akan didatangi Luhut adalah Vatikan, Inggris, Jerman, Belanda, dan Belgia. Keberangkatan Luhut ke lima negara ini menyesuaikan dengan agenda dia untuk mengikuti IMF Spring Meeting. Namun agenda di Vatikan, lanjut Luhut, bukan terkait dengan CPO melainkan ada perbincangan lainnya yang tidak kalah penting. "Ada surat dari Presiden (Jokowi) ke beliau (Paus Fransiskus)," ujar Luhut.
Indonesia telah memenangkan kasus biodiesel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dari Uni Eropa (UE). Namun hal ini tak lantas membuat Indonesia bisa tenang, karena kemenangan di WTO tersebut bukan suatu hal signifikan.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, biasanya Eropa tidak pernah berhenti untuk terus melakukan hambatan perdagangan. "Ini sudah terbukti dari dulu," kata dia.
Sebab, masalah fundamentalnya adalah persaingan kepentingan, khususnya bisnis minyak nabati. Persaingan kepentingan tersebut diakui Joko bersifat abadi. Sementara itu, dari aspek biodiesel, Eropa mempunyai kepentingan besar karena rapeseed oil mereka.
Menurutnya, jika Eropa patuh pada putusan WTO tersebut, bisa menjadi peluang baik bagi Indonesia. Lantaran peluang masuknya biodiesel Indonesia ke Eropa. Namun kenyataannya, dalam perundingan CEPA Indonesia-EU, Eropa masih enggan untuk memberi kejelasan soal sawit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika