REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menilai terdapat ketidaksesuaian antara pembangunan infrastruktur dengan produktivitas industri di Indonesia. Menurutnya, peningkatan utang yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur tidak menunjukkan peningkatan produktivitas sektoral.
Hal itu, ujarnya, terkonfirmasi melalui data pertumbuhan sektor padat tenaga kerja seperti industri, pertanian, dan perdagangan. Tiga sektor yang menguasai 68 persen tenaga pertumbuhan ekonomi itu tumbuh di bawah 5 persen. "Ada mismatch dengan industri-industri yang mestinya bisa meningkatkan produktivitas," ujar Rizal di Jakarta, Rabu (21/3).
Menurut Rizal, sektor-sektor yang terkena dampak positif hanya sektor yang secara langsung terkait dengan infrastruktur. Sektor itu seperti baja, semen, perumahan, konstruksi, dan jalan. "Multiplier effect dari pembangunan infrastruktur terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi ternyata belum terlihat secara signifikan," ujar Rizal.
Heri mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, utang pemerintah meningkat secara signifikan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru relatif stagnan di kisaran 5 persen.
Dengan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal, ekonomi Indonesia dalam rentang 2015 hingga 2017 rata-rata naik 8,74 persen per tahun. Sementara, total utang pemerintah pada periode yang sama rata-rata naik 14,81 persen per tahun.
Peningkatan utang pun terus berlanjut hingga Februari 2018 menembus angka Rp 4.034,8 triliun. Sementara, dalam APBN 2018 utang pemerintah diproyeksi akan mencapai Rp 4.772 triliun.
Rizal mengatakan, infrastruktur memang diperlukan karena Indonesia relatif tertinggal bahkan di antara negara Asia Tenggara. Meski begitu, ia menilai, pembangunan infrastruktur harus sesuai prioritas dan dapat meningkatkan nilai tambah dari sektor-sektor produktif.
Ia mencontohkan, pemerintah banyak membangun infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Akan tetapi, menurutnya pembangunan itu belum meningkatkan produktivitas.
"Memang penting untuk ada pemerataan. Tapi sekarang masalahnya infrastruktur yang sudah dibangun itu tidak menghasilkan nilai tambah. Efisiensi tidak terjadi," ujar Rizal.
Rizal mengatakan, pemerintah harus mengoptimalkan fungsi infrastruktur yang dibangun dan memikat para investor untuk membangun industri di sekitarnya. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk terus menjaga iklim investasi dan memberikan sejumlah insentif.
"Tentu jangan sampai ada regulasi yang menghambat produktivitas yang sudah ada. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan insentif agar investor terpikat atau meningkatkan skala usahanya," ujar Rizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika