REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Selain membagikan dividen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menambahkan dividen spesial kepada pemerintah dan pemegang saham sebesar 10 persen. Usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2017, Direktur Utama Bank BNI Achmad Baiquni menuturkan, RUPST 2017 menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp 13,62 triliun.
Sebesar 25 persen dari laba bersih atau Rp 3,40 triliun sebagai dividen dan ditambah dividen spesial sebesar 10 persen atau Rp 1,36 triliun. Dengan demikian total dividen sebesar 35 persen atau Rp 4,77 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Khusus bagian pemerintah atas kepemilikan 60 persen saham perseroan, dividen akan disetorkan ke rekening kas umum negara dalam bentuk rupiah di Bank Indonesia. Direksi Perseroan, dengan hak substitusi akan menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara 65 persen laba bersih atau Rp 8,85 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.
Soal dividen ini, kata Baiquni, seperti tahun-tahun sebelumnya, porsi normal 25-30 persen, tapi khusus pemerintah ditambah 10 persen. "Untuk tahun buku 2017, karena pemerintah membutuhkan, jadi ditambah 10 persen, itu saja. Tapi tidak terus seperti itu," ucap Baiquni di Jakarta, Selasa (20/3).
BNI memproyeksi pada 2018 ini laba dapat tumbuh 10 persen. Dengan pembagian dividen sebesar 35 persen dari laba bersih, tetap ada laba yang bisa BNI gunakan untuk penguatan modal. Apalagi, saat ini rasio modal (CAR) BNI kurang dari 20 persen sementara rata-rata CAR industri 20-21 persen.
Selain itu, seperti dalam paparan kinerja 2017, Baiquni mengatakan BNI masih memiliki kewajiban subdebt dan sejauh ini rencana masih sesuai tapi masih perlu dimatangkan.
Direktur Tresuri & Internasional Rico Rizal Budidarmo BNI Rico Rizal Budidarmo mengatakan, pada 2018 ini, BNI akan menyesuaikan regulasi makroprudensial dan ekspansi kredit korporasi. "Perkiraan kami, 2018 akan ada peningkatan 20 persen untuk investasi di obligasi korporasi. Karena pada 2017 ada indikasi ekses likuiditas yang dapat dipakai untuk investasi di obligasi," kata Rico.
Ikuti Whatsapp Channel Republika