Rabu 28 Feb 2018 14:36 WIB

Pemerintah Jaga Harga Beras tidak Turun Signifikan

Penurunan harga beras diupayakan tak signifikan menurunkan harga gabah.

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nur Aini
Panen padi.
Foto: Antara.
Panen padi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dari pengamatan pemerintah harga beras sebenarnya sudah mulai turun. Namun, penurunan harga tersebut belum cukup karena masih kecil.

Dari pemantauan di lapangan harga beras medium rata-rata masih berada di kisaran Rp 11 ribu hingga Rp 12.500 per kilogram (kg). Padahal harga normal beras medium seharusnya Rp 9.400 hingga Rp 9.500 per kg.

"Kita ingin harga turun. Normal saja tidak aneh-aneh, bukan turun yang jauh sekali," ujar Darmin di Istana Negara, Rabu (28/2).

Darmin menuturkan, kenaikan harga beras bisa dikarenakan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tinggi. Namun ketika pemerintah ingin menurunkan harga beras diupayakan harga GKP tidak ikut turun secara signfikan. Saat ini pembelian GKP pun lebih fleksibel dengan kisaran kenaikan atau penurunan maksimal 20 persen.

Puncak panen raya diprediksi akan tiba pada bulan April. Ketika semua petani melakukan panen, Bulog akan secara serentak melakukan pembelian guna menjaga stok beras. Saat ini stok beras di Bulog disebut hanya ada di kisaran 600 ribu ton.

Satu hal yang menjadi persoalan dalam memprediksi pasokan beras adalah data yang tidak kompak antara lembaga dan kementerian. Menurut Darmin, sejauh ini semua pihak setuju untuk menggunakan data dari tinjauan satelit. Akan tetapi hasil tinjauan ini sebenarnya belum bisa dijadikan data pasti karena ketika cuaca buruk, sehingga akan ada data yang berbeda-beda.

Pengambilan data ini kemudian ditunjang dengan menggunakan drone untuk pengecekan ulang. Tapi, cara ini tidak menjangkau seluruh daerah karena data yang diambil hanya sampel saja. "Masing-masing punya, ada yang menganggap Maret itu sudah panen raya, sudah surplus. Ada juga yang melihat panen raya mulai tapi belum surplus," ujar Darmin. Meski memiliki keterbatasan, Darmin mengklaim bahwa pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk mendorong agar harga beras bisa kembali normal seperti semula.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement