REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- PT Angkasa Pura I mulai mengerjakan proyek pengembangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang diperkirakan menelan anggaran Rp 2,2 triliun menjelang pelaksanaan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, Oktober 2018.
"Kami berharap sebelum Oktober sudah bisa digunakan," kata General Manajer PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi di sela-sela perayaan HUT ke-54 PT Angkasa Pura I di Sanur Denpasar, Sabtu malam (24/2).
Menurut Yanus, anggaran triliunan rupiah itu untuk mengembangkan sejumlah fasilitas di antaranya pengembangan apron di sebelah barat dan timur bandara. Akibatnya, terminal VIP I dan VIP II yang berada di sebelah barat atau di dekat Pertamina, akan dipindahkan ke sisi timur bandara tepatnya di dekat terminal kargo internasional.
Markas Base Ops Pangkalan Udara Ngurah Rai juga akan direlokasi agar berada dekat dengan terminal VIP baru untuk memudahkan pengamanan. Saat ini pengerjaan proyek memasuki tahapan pembuatan apron atau tempat parkir pesawat di sisi timur bandara yang baru mencapai sekitar 1,76 persen.
Nantinya di apron timur itu ditargetkan akan ada penambahan untuk parkir empat pesawat berbadan lebar, setelah sejumlah fasilitas di kawasan timur bandara dibongkar di antaranya hangar maskapai Travira, kargo domestik, dan fasilitas lainnya.
Sedangkan di sisi barat bandara, rencananya akan ada enam tambahan "parking stan" tempat parkir pesawat berbadan lebar yang saat ini sedang dalam persiapan kontrak pekerjaan. Yanus menjelaskan kebutuhan apron di bandara itu sangat mendesak mengingat pihaknya belum bisa banyak menampung slot karena tingginya permintaan dari sekitar 70 maskapai nasional dan internasional yang melayani penerbangan di Bali.
Sedangkan untuk daya tampung terminal domestik dan internasional dan landasan pacu di salah satu bandara tersibuk di Tanah Air itu saat ini masih memadai. Mengingat keterbatasan lahan, maka untuk perluasan bandara rencananya dilakukan dengan cara reklamasi atau mengurung wilayah pesisir di sebelah barat bandara seluas sekitar 48 hektare.
"Untuk perluasan bandara ini (digarap) setelah target (pengembangan bandara) untuk IMF itu selesai," ucap Yanus.
Dari 48 hektare lahan di sebelah barat bandara tersebut, sekitar 1,5 hektare di antaranya sudah ada izin analisis dampak lingkungan (amdal) 2011 yang akan terlebih dahulu dikerjakan proyek pengembangan apron.
Sedangkan sisanya, kata dia, izin lingkungannya sudah ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diharapkan izinnya keluar Maret tahun ini. "Kami paralel sambil urus izin, kami melaksanakan pembangunan. Senin (26/2) penetapan pemenang dari Karya (kontraktor) sudah melakukan pelelangan," ucap Yanus.
Yanus menambahkan pertemuan IMF dan Bank Dunia dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2018. Rencananya dihadiri sekitar 17 ribu delegasi dari 189 negara termasuk 34 kepala negara dan pejabat serta petinggi negara lainnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
