REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Tahun 2018 dan 2019 akan menjadi tahun politik yang berdampak pada perekonomian nasional. Namun, biasanya politik membuat orang berpikir jangka pendek, berpikir sektoral dan membuat orang cenderung berkelompok.

"Tidak berpikir besar. Tidak berpikir jangka panjang," ujar Ketua Ikatan Cendekia Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Ashidqy saat ditemui di Hotel Bidakara, Senin (19/2).

Begitu pula dalam menentukan perekonomian yang hanya dilihat dari segi jangka pendek. Saat seperti itulah ICMI ingin mencoba mengingatkan bahwa perlu pemikiran jangka panjang untuk ekonomi Indonesia. Ekonomi Pasar Pancasila (EPP) dinilai menjadi solusi tepat yang sejalan dengan pegangan bangsa Indonesia. EPP ini berprinsip pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjunjung keadilan, termasuk dalam perekonomian.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, EPP merupakan suatu terobosan. "Saya melihatnya ada di pasar nilai-nilai Pancasila, kalau dulu kita mendengar perekonomian Pancasila, jadi perekonomian Pancasila itu tidak bisa ditiadakan," katanya.

Hanya saja, yang terpenting saat ini adalah bagaimana EPP berada di koridor yang benar. Ia melanjutkan, ke depannya, EPP harus merupakan ekonomi sharing. Dalam mewujudkannya diperlukan kerja sama yang kuat antara dunia usaha, pemangku kepentingan dan juga pemerintah.

"Bagaimana kita bisa mewujudkan ekonomi pasar Pancasila ini menjadi suatu ideologi yang implementatif, bisa dirasakan, dan mempunyai akses manfaat buat kita semua," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika