REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Program Padat Karya Tunai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku melibatkan 28 hingga 30 masyarakat setempat per hari. Mereka mendapat upah selama tiga bulan berjalannya program ini.
"Untuk tukang mendapatkan upah sebesar Rp 120 ribu per hari dan pekerja sebesar Rp 100 ribu per hari selama tiga bulan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melalui siaran persnya, Rabu (14/2).
Ia mengatakan, Kotaku merupakan program kolaborasi, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan warga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Menurutnya jika masyarakat tidak dilibatkan maka kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh.
Di lokasi tersebut dilakukan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 2,5 kilometer (km) dengan nilai Rp 860 juta dan pembangunan saluran drainase sepanjang 350 meter dengan biaya sebesar Rp 242 juta melalui alokasi anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR 2018. Sebagian pekerjaan jalan sudah diselesaikan dan dirasakan manfaatnya. Sebelumnya jalan yang ada berupa tanah, sehingga sulit dilewati apabila terjadi hujan.
Dalam penyediaan infrastruktur dasar permukiman, Kementerian PUPR bersama pemangku kepentingan lainnya telah mencanangkan gerakan 100-0-100 yakni tersedianya 100 persen akses air minum bagi masyarakat, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen tersedia akses sanitasi sehat bagi masyarakat pada 2019.
Dalam penanganan kawasan kumuh, salah satunya melalui program Kotaku. Program Kotaku tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur lingkungan namun juga meningkatkan ekonomi warga dan prilaku hidup sehat masyarakat.
Pada capaian Kemen PUPR tahun lalu di bidang infrastruktur permukiman yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari target 4.997 liter per detik tercapai 4.832 liter per detik. Untuk penanganan kawasan kumuh dengan target 1.058 hektare, tercapai 5.961 hektare dan infrastruktur sanitasi persampahan dari target menjangkau 2,8 juta Kepala Keluarga (KK) tercapai 2,6 juta KK.
Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 11,28 triliun untuk program padat karya tunai. Alokasi anggaran padat karya di Provinsi Maluku melalui P3TGAI di 55 lokasi yang ada di empat kabupaten sebesar Rp 12,73 miliar, pemeliharaan jalan nasional sepanjang 1.772 km sebesar Rp 32,1 miliar, PISEW di 21 lokasi yang berada di enam kabupaten sebesar Rp 12,6 miliar dan Kotaku di 24 kelurahan di tiga kabupaten atau kota sebesar Rp 13,7 miliar.
Untuk padat karya bidang perumahan, akan dilakukan melalui program rumah swadaya bagi 3.500 unit di 11 kabupaten dengan anggaran Rp 52,5 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
