REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun politik yang terjadi pada 2018 dan 2019 ini rupanya tidak dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian yang memburuk. Bahkan berpotensi terjadi perputaran uang yang cukup besar.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini akan beredar Rp 50 triliun dari 171 pilkada dan akan meningkatkan 0,2 smpai 0,3 persen pertumbuhan.
"Yang penting tidak ada ribut, tidak ada anarkis," katanya saat ditemui di Gedung DPP PAN, Rabu (14/2).Perputaran tersebut berasal dari dana kampanye yang menguntungkan sektor percetakan dan sebagainya.
Kendati demikian, keadaan ekonomi Indonesia yang berada dalam kondisi flat saat ini tetap perlu dorongan berupa stimulus oleh pemerintah. Bukan sebaliknya.
Menyoroti target kenaikan pajak sebesar 20 persen diakui Rosan cukup mengejutkan karena pihaknya sebagai pengusaha dan masyarakat justru akan dikejar-kejar dalam membayar pajak. Bukan berfokus pada bagaimana meningkatkan produksi dan ekspor.
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom sekaligus Politisi PAN Dradjad H. Wibowo mengatakan, perputaran dana Pilkada berimplikasi pada pertumbuhan Indonesia tahun ini yang akan lebih baik.
"Di kisaran 5,1 hingga 5,2 persen," kata dia.
Menurutnya, pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019 langsung menetas ke rakyat kecil. Sehingga konsumsi dan potensi pertumbuhan ekonomi lebih besar. Sekaligus memperbaiki pemerataan ekonomi.Pertumbuhan ini juga didukung dengan ekonomi global yang membaik. Pertumbuhan global terus direvisi hingga 3,2 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika