REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu, Ambon. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerbitan 7 juta sertifikat kepada masyarakat. Jokowi pun menyebut akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil jika tak mampu memenuhi target tersebut.
"Saya akan cek terus. Saya akan ikuti Kanwil mana yang tidak memenuhi target. Saya sudah janjian ke pak Menteri, kalau nggak keluar 5 juta copot, nggak keluar 7 juta copot," kata Jokowi saat membagikan sertifikat di Ambon, Rabu (14/2).
Dengan adanya target penerbitan sertifikat, maka Presiden yakin masalah hak atas tanah ini akan segera rampung. Selain itu, pembagian sertifikat tanah ini juga akan mencegah terjadinya sengketa tanah.
Selama ini, ia mendengar adanya laporan terjadinya konflik akibat masalah sertifikat tanah. Baik konflik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, maupun masyarakat dengan masyarakat.
"Harusnya di seluruh Indonesia 126 juta sertifikat harus keluar. Tapi sampai saat ini baru 51 juta rakyat yang pegang," ujarnya.
Untuk menyelesaikan masalah sertifikat, pemerintah pun juga menargetkan akan menerbitkan sebanyak sembilan juta sertifikat pada tahun depan.
Presiden juga mengingatkan masyarakat yang telah menerima sertifikat agar menyimpannya dengan baik. Selain itu, ia juga meminta masyarakat agar berhati-hati saat akan mengajukan pinjaman ke perbankan menggunakan sertifikat tanah.
"Silakan dipakai untuk jaminan ke bank tapi hati-hati. Dihitung dulu bisa mencicil nggak setiap bulan, bisa mengangsur nggak tiap bulan. Kalau nggak, jangan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
