REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memprediksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan berjalan aman tanpa gejolak yang berarti. Hal ini disampaikan karena banyak pelaku usaha yang khawatir bisnisnya akan tergganggu pada tahun politik.
Moeldoko mengakui ada kekhawatiran di tahun politik, stabilitas sosial dan keamanan tergganggu yang memicu risiko bagi investasi. Apalagi, Pilkada tahun ini akan diselenggarakan 171 Pilkada di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.
Namun, Moeldoko mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dalam Pilkada lima tahunan tersebut. Sebab, bangsa ini semakin baik dalam berdemokrasi. Belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah dari zaman Soeharto, era reformasi hingga saat ini, hasil pilkada dan pemilu akan diterima semua pihak.
"Kita lihat pascapilkada DKI 2017, semua berjalan baik. Ada keramaian sebelum Pilkada, tapi pada proses dan pascapilkada kembali semula. Ini pertanda apa? Proses demokrasi berjalan baik dan terakomodasi dengan baik," kata Moeldoko dalam Bimasena Leaders Talk dengan tema Risiko Politik Indonesia Menjelang Pemilihan Umum di Graha Bimasena, melalui siaran pers, Rabu (7/2).
Menurutnya, hal yang paling penting dalam menjaga tahun politik adalah netralitas TNI dan Polri tetap terjaga. Dia pun meminta agar pebisnis tidak hanya berpikir risiko tapi juga peluang dalam tahun politik ini. Semua indikator ekonomi berjalan baik, peringkat investasi (investment grade) dan kemudahan berusaha Indonesia yang meningkat signifikan didukung beberapa paket kebijakan ekonomi dan deregulasi.
Sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan mantan Panglima TNI, ia memastikan Pemerintah Indonesia memberikan jaminan penuh akan stabilitas dan keamanan para investor. "Saya akan mengawal semua investasi yang ada di Indonesia dari sisi keamanan dan stabilitas. Indonesia sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Saya sudah memonitor perkembangannya dan sejauh ini situasinya sangat kondusif," ujar Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika