REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Deddy Mizwar, Bupati Garut, Rudy Gunawan, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, Kasdam III/Siliwandi, dan Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Garut melakukan panen raya padi di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameumpeuk, Garut, Selasa (6/2). Luas panen padi mencapai 800 hektare dari hamparan sawah seluas 2.400 hektare yang ada di daerah itu.
Turut pada pada kegiatan ini Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini, yang juga Penanggung Jawab Program Upaya Khusus (Upsus) Jabar
“Alhamdulillah, kita panen di Jawa Barat, rencana total panen di Jawa Barat 230 ribu hektare di Februari. Kita melihat produksi total 1,6 juta ton gabah. Kalau beras berarti 800 ribu ton. Ini hanya bulan februari,” kata Mentan.
Amran menyebutkan, masuknya musim panen menyebabkan harga gabah atau beras turun. Hasil diskusi dengan petani Garut, harga gabah turun Rp 700 per kilogram. Begitu pun di Sumsel, Jawa Timur, Jawa Tengah turun. Bahkan di Sukabumi turun Rp 4.000-an.
“Kami sudah terima laporan, (harga gabah) turun Rp 3.800 per kilogram. Kami terima laporan kemarin pagi. Siang kami langsung rapat membentuk tim penyerapan gabah di wilayah Indonesia agar petani tidak rugi,” ujarnya.
Amran mengatakan, Kementan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bulog, Dirut BRI, Babinsa, dan semua pihak untuk bersinergi menyerap gabah atau beras petani.
“Sekarang fokus serap gabah, kami langaung ke gabah. Kan ada harga fleksibiltas gabah sekarang Rp 4.200 kita beli. Tapi, kalau ada beli di atasnya silakan,” ujarnya.
“Kami sudah bentuk tim, untuk wilayah sentra produksi padi seluruh Indonesia. Jadi total 2,2 juta ton sampai Juni. Kalau gabah 4,4 juta ton. Ini sudah menjadi keputusan,” ujar Amran.
Wakil Gubernur Jabar, Dedy Mizwar menyatakan, petani Jabar harus merasa beruntung menpunyai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sangat perhatian terhadap sektor pertanian di Jabar. Sebab, Kementan telah memberikan bantuan atau fasilitas secara gratis kepada petani, yakni benih, alat mesin pertanian, dan pendampingan.
“Jadi, keterlaluan kalau petani tidak sejahtera dan kami tolak impor karena menyengsarakan petani,” ungkapnya.
Untuk meningkatkan produksi dan mendukung stok beras nasional, kata Wagub, Pemerintah Provinsi Jabar akan fokus mengelola potensi lahan pertanian di bagian selatan. Saat ini, kebutuhan beras di Jabar mencapai 4,6 juta ton per tahun, sementara produksinya mencapai 8 juta ton per tahun. "Sehingga surplus 3,4 juta ton,” ujar Deddy.
Senada dengan Wagub Jabar, Bupati Garut, Rudy Gunawan, menegaskan, Garut menolak impor beras dan jagung demi melindungi dan mensejahterakan petani. “Siapa pun menteri yang mengatakan impor itu adalah menteri yang tidak pro kepada petani,” tegasnya.
“Kabupaten Garut tidak hanya unggul beras, tetapi 51 persen produksi jagung. Jadi, sekali lagi kita tolak impor beras dan jagung,” sambung Rudy.
Ketua Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Garut, Dendi Ryadi Ranudinata, menegaskan, produksi padi dan jagung sudah mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak diperlukan beras impor. Apalagi, potensi lahan tidur di Garut masih banyak, yakni mencapai 70 ribu hektare.
“Jika ini dibangunkan atau dikelola, stok beras maupun jagung bertambah. Jadi, impor beras dan jagung yang sudah diputuskan baiknya jangan masuk ke negara kita, tapi disandarkan saja di negara lain. Petani harus kita sejahterakan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika