REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek pengerjaan Light Rail Transit (LRT) masih terus dikebut untuk selesai sesuai target. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan saat ini pemerintah fokus pada pembebasan lahan untuk LRT.
"Beberapa yang jadi fokus kita supaya proyek ini (LRT) bisa tuntas pada Mei 2019, sehingga hal-hal mendasar seperti pembebasan lahan kita bahas," kata Sugihardjo usai mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Senin (5/2).
Pembahasan tersebut di antaranya seperti proses pembebasan lahan di kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Menurut Sugihardjo, pembebasan lahan perlu diselesaikan lebih cepat.
Setelah itu, kata dia, pemerintah akan menuntaskan kepemilikan aset tanah yang akan digunakan untuk pembangunan LRT. "Karena saat ini dari proyeknya sudah siap membayar ya," tutur Sugihardjo. Menurutnya, kepastian kepemilikan aset harus segera ditangani agar pembayaran tidak mengalami kesalahan.
Begitu juga dengan pembebasan di Bekasi Timur yang rencananya diperuntukkan demi pembangunan depo LRT. "Dalam hal ini ada tanah-tanah yang memang sudah dimiliki asetnya oleh Adhi Karya tapi ada juga yang asetnya masih milik masyarakat," ujar Sugihardjo.
Untuk selanjutnya, kata dia, pemerintah harus fokus kepada penentuan kesepakatan harga. Sebab, kata dia, pembebasan lahan itu merupakan proses dan harus dilakukan mediasi hingga sosialisai.
Ia memastikan upaya untuk pembebasan lahan LRT didukung oleh Menhub Budi Karya Sumadi. "Bila perlu kita rapatkan. Bila perlu juga di lokasi supaya target pembebasan lahannya bisa selesai untuk pembangunan depo," ungkap Sugihardjo.
Saat ini, pembangunan LRT Jabodebek secara keseluruhan masih 32 persen dan harus siap uji coba pada Mei 2019. Selain persoalan pembebasan lahan, kontraktor LRT Adhi Karya juga masih menunggu izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penetapan lokasi bangunan LRT di Setiabudi-Dukuh Atas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
