REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pelibatan swasta dalam pengelolaan Bandara di Indonesia meraih respons positif dari investor.
Namun demikian, kata dia, skema kerja sama untuk pengelolaan Bandara di Indonesia masih belum ditentukan. "Kita belum studi, kalau yang minat banyak sekali," ujar dia saat ditemui Republika.co.id di Kantor AirNav Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (3/2).
Sebelumnya Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan bandara dilimpahkan ke swasta. Luhut menjelaskan, pelimpahan ke swasta tersebut merupakan ide cerdik yang pernah dilakukan di Pakistan dan kemungkinan bisa diterapkan di Indonesia.
Namun, Budi Karya menjelaskan bentuk pelimpahan pengelolaan tersebut bisa jadi sebagai bentuk kerja sama konsesi dan bukan serta merta penyerahan kepemilikan atas bandara yang dikelola. "Jadi jangan salah nanti kalau itu dibikin dijual lagi," jelas dia.
Ia mencontohkan bentuk kerja sama yang sudah ada seperti Tol Jagorawi yang menurutnya adalah sebuah tempat yang sangat strategis. Pengelolaan tol diberikan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dan swasta dengan konsesi terbatas.
"Tapi kalau penerbangan ini berkaitan dengan harga diri bangsa, kita akan mulai dari Bandara lain (lebih dulu)," jelas dia.
Sebelum Soekarno-Hatta, kemungkinan penyerahan pengelolaan tersebut akan diterapkan di Bandara Kualanamu, Ngurah Rai dan beberapa Bandara lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
