REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah dinilai mengeluarkan kebijakan impor beras di waktu yang tidak tepat. Pengurus Himpunan Alumni (HA) IPB Fathoni Ali menyesalkan sikap pemerintah yang terlambat melakukan impor.
Seharusnya impor dilakukan pada saat harga beras mulai naik disebabkan stok beras menipis pada September dan Oktober tahun lalu. Sebab pada bulan tersebut, masa panen masih cukup lama. "Sementara Januari ini sudah mendekati masa panen," ujar dia saat mengikuti diskusi bulanan yang diadakan Iluni UI, di kampus UI Salemba Jakarta.
“Karena itu harusnya pemerintah sudah melakukan impor beras sejak Oktober. Impor bermasalah kalau dilakukan pada bulan Januari karena akan masuk musim panen,” ujar Fathoni Ali menegaskan.
Diskusi bulanan yang dibuka Ketua Iluni UI Tommy Suryatama ini juga dihadiri Guru Besar Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zaadit Taqwa. Lalu hadir pula Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid dan Ketua Policy Centre Iluni UI Berly Martawardaya.
Berly mengatakan beras adalah komoditi strategis. Beras juga menjadi salah satu komoditas yang paling tinggi peranannya terhadap inflasi nasional. Klaim bahwa negeri ini sudah surplus beras atau swasembada beras sangat sulit dipercaya dengan tingginya harga beras di berbagai pelosok Indonesia.
Dosen Ekonomi Politik FE UI ini menyatakan kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017. Bank Indonesia (BI) mencatat harga beras mengalami kenaikan sejak Desember 2017 yang seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai. "Hal ini diperkuat dengan panen akhir 2017 yang diserang wereng di beberapa daerah sehingga mengindikasikan stok beras memang kurang,” ujar Berly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika