REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- PT Industri Kereta (Inka) (Persero) mendapatkan nilai kontrak dari proyek pengadaan Light Rail Transit (LRT) sebesar Rp 3,9 triliun. Adapun kontrak tersebut untuk 31 rangkaian kereta (train set) LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kontrak tersebut mengalami perubahan nilai, di mana awal kontrak pengadaan LRT ini senilai Rp 4,1 triliun.

"Saya minta bisa ditekan, sehingga bisa turun Rp 3,8 triliun - Rp 3,9 triliun. Kita menghitung supaya ini efisiensi," ujarnya saat acara MoU Kontrak Pengadaan Sarana LRT Jabodebek di Kantor Inka, Madiun, Kamis (18/1).

Luhut meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bisa mengaudit keuangan dari kontrak tersebut. Anggaran LRT didapatkan dari porsi APBN 30 persen dan sisanya dari swasta. "BPKP terlibat setiap pengeluaran supaya bisa menunjukkan efisien dan terpantau sudah lewat masa korupsi dan tidak transparansi," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro mengungkapkan, pembangunan LRT Jabodebek merupakan saIah satu proyek strategis pemerintah daIam rangka untuk memberikan kemudahan dan kecepatan transportasi kepada masyarakat. "Ada sinergi BUMN untuk support untuk INKA, ada dari Inalum, Krakatau Steel," kata dia.

PT Inka (Persero) merupakan satu-satunya industri manufaktur sarana perkeretaapian yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Proyek LRT Jabodebek merupakan kaIi kedua. Sebelumnya PT Inka (Persero) juga dipercaya untuk menjadi penyedia sarana LRT di Palembang, Sumatera SeIatan sebagai moda transportasi pendukung Asian Games 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika