REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan perluasan penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Darmin mengatakan, pemerintah telah melaksanakan penyaluran BPNT kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 44 kota. Tahun ini, pemerintah menargetkan bisa memperluas penyaluran BPNT hingga 10 juta KPM.
"Tapi kita tetap membicarakan rencana penambahannya di Februari nanti. Kalau sudah beres yang 1,2 juta akan ditambah lagi dengan 2,6 juta yang bantuan nontunai," ujar Darmin usai menghadiri rapat koordinasi penyaluran BPNT dan rastra di Kantor Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (16/1).
Darmin menjelaskan, terdapat dua mekanisme penyaluran bantuan sosial yakni melalui BPNT dan beras sejahtera (rastra). Dua program tersebut ditangani oleh Kementerian Sosial. Pemerintah secara bertahap berupaya menggantikan penyaluran rastra dengan BPNT agar pemberian bantuan lebih tepat sasaran.
"Dia lebih bebas kalau dapat kartu (BPNT). Dia bisa belanja di warung yang paling dekat. Sehingga dia bisa beli bukan hanya beras, tapi juga telur atau lainnya," ujar Darmin.
Dari total 15,5 juta KPM, pemerintah akan mulai menyalurkan BPNT kepada 1,2 juta penerima.Angka tersebut akan ditingkatkan pada Februari menjadi 3,9 juta KPM. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi pada pelaksanaan BPNT dan perlahan meningkatkan jumlah penerima hingga mencapai 10 juta KPM pada akhir tahun.
Meski begitu, kata Darmin, Presiden Joko Widodo berpesan untuk membereskan terlebih dahulu data penerima BPNT yang saat ini berjumlah 1,2 juta KPM. "Ada syaratnya, 1,2 juta itu benar-benar sudah beres. Artinya, keluarga miskin itu sudah dapat rekeningnya dan kartunya. Kalau belum beres jangan ditambah dulu," ujar Darmin.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dam Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, Bulog telah siap mendistribusikan bantuan sosial rastra ke seluruh Indonesia pada 25 Januari mendatang. Ia mengaku, penyaluran BPNT juga telah siap disalurkan pada tanggal yang sama kepada 1,2 juta KPM.
Puan menjelaskan, dari penyaluran bansos tersebut akan dilakukan evaluasi terutama terkait BPNT. "Kami akan melihat validasi data dari 2017 by name by address karena masih ada data yang menyatakan tidak semua penerima itu menerima by name by address," ujar Puan.
Ia mengaku, terdapat sekitar 100 ribu KPM yang harus diverifikasi. Hal ini karena terdapat data penerima yang sudah berpindah domisili, meninggal dunia, dan orang yang dinyatakan sudah tidak perlu mendapatkan bantuan. "Validasi data terus dilakukan oleh Kemendagri, Kemensos, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
