REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Badan Narkotika Nasional (BNN) akan memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan jika rencana impor beras oleh pemerintah pusat dari Vietnam dan Thailand sebanyak 500 ribu ton jadi dilaksanakan. Sebab, peredaran narkoba dari luar Indonesia biasanya mendompleng kegiatan impor yang dilakukan.
"Umpamanya ada impor beras karena masalah kelangkaan beras. Kita akan (mengawasi) ketat, memeriksa dan diteliti karena biasa (narkoba) mendompleng impor," ujar Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso saat berkunjung ke Pusdikpom Cimahi, Senin (15/1).
Ia menuturkan, terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Bea Cukai untuk mengawasi kegiatan tersebut. Menurutnya, BNN tidak akan memberikan celah bagi peredaran narkoba di Indonesia dengan cara mendompleng kegiatan impor.
Kehadiran Budi Waseso di Pusdikpom Cimahi untuk memperkuat sinergi dengan pihak TNI dalam mencegah dan menangani peredaran narkotika. Dengan banyaknya pusat pendidikan TNI di Cimahi diharapkan melalui siswanya yang berasal dari seluruh Indonesia bisa menyosialisasikan tentang bahaya narkoba.
Menurutnya, jelang penyelenggaraan pilkada serentak 2018 biasanya, jaringan pelaku narkoba memanfaatkan momen tersebut untuk lebih dekat dengan anggota partai. Saat ini, menurutnya indikasi tersebut sudah ada dan pihaknya sudah melakukan pengawasan.
"Seolah-olah untuk kepentingan dukungan padahal mereka ingin mendapatkan fasilitas kemudahan menyebarkan narkoba. Indikasinya sudah ada," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Buwas ini menambahkan penyalahgunaan narkoba bisa terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, kecenderungan penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan.
Memasuki masa pensiun pada Maret mendatang ia mengaku akan bekerja maksimal. "Saya akan bekerja hingga maksimal. Saya sudah membangun sistem, ada saya atau tidak tinggal menjalankan sistem. Nggak ada masalah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika