REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang memasuki tahun 2018 Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini mendorong Pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang ekonomi. Menurut Jazuli, bidang ekonomi menjadi sorotan penting mengingat hal tersebut berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kita apresiasi sejumlah capaian positif pemerintah antara lain pada percepatan pembangunan infrastruktur, meski demikian kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat," jelas Jazuli dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (30/12).

Jazuli menjelaskan ada beberapa catatan evaluasi PKS terkait apa yang sudah dilakukan Joko Widodo dalam tiga tahun pemerintahannya. Pertama ia menilai ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan menggembirakan.

"Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata 5.0 persen per tahun. Angka tersebut jauh dari target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,0 persen per tahun. Dengan melihat capaian pemerintah dalam tahun 2017, proyeksi target pertumbuhan 5,4 persen tahun 2018 diprediksi sulit tercapai," katanya.

Jazuli menambahkan pemerintah dinilai belum memiliki program yang efektif dalam mengatasi persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Kebijakan pemerintah selama ini masih bersifat tambal sulam. Praktis dalam tiga tahun terakhir ini angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut, diikuti dengan perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja, seperti sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.

"Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena minimnya stimulus pemerintah, baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan."

Selain itu, Jazuli mengatakan kebijakan belanja Pemerintah yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diprediksi belum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional pada tahun 2018.

Mengakhiri tahun 2017, Fraksi PKS DPR melakukan evaluasi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Jazuli, evaluasi ini adalah bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional untuk melakukan kontrol dan perbaikan kinerja Pemerintah.

Fraksi PKS berharap di sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan ada perbaikan signifikan. Pemerintah harus bekerja keras untuk itu.

"Tahun 2018, ekonomi global diproyeksi membaik dan diharapkan dapat berdampak positif bagi ekonomi nasional. Kekuatan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Stimulus berupa pesta demokrasi secara serentak menjadi bagian yang tidak terpisah dari optimisme pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika