REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah Provinsi Bali meminta pemerintah pusat untuk melanjutkan program Kartu Tani di Bali. Kartu Tani membuat petani terintegrasi langsung ke sistem perbankan, sehingga kebutuhan modal untuk kelangsungan usaha terjamin. "Kami berencana menyampaikan surat ke Kementerian Desa supaya program di Bali ini bisa berlanjut," kata Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, Kamis (28/12).
Sektor perbankan memiliki akses ke permodalan dan teknologi. Pastika menyebut masyarakat Bali berpotensi sebagai produsen dengan produk-produk terbaiknya. Petani membutuhkan dukungan manajemen yang baik, sehingga bisa hidup sejahtera.
Pimpinan BNI Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, I Putu Bagus Kresna mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Bali dengan membuat proyek percontohan di Subak Toya Hee, Klungkung yang melibatkan 75 petani. Kartu Tani merupakan cara BNI untuk berkontribusi pada bidang pertanian sebagai salah satu penunjang sektor pariwisata.
"Beberapa kabupaten lainnya juga tertarik dan mudah-mudahan bisa diterapkan di seluruh wilayah Bali," kata Kresna.
Kartu Tani membuat pemerintah bisa mendapatkan data pertanian yang real. Ini akan memotong peran tengkulak dan meningkatkan potensi perekonomian desa. Kartu Tani berupa katu debut yang digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial dan subsidi. Kartu ini, kata Kresna juga berfungsi sebagai kartu tabungan dan dompet elektronik untuk berbelanja. Petani juga bisa menebus pupuk bersubsidi menggunakan kartu ini.
Distribusi pupuk bersubsidi bisa lebih terkontrol sebab tercatat dalam jaringan perbankan. Kresna mengatakan potensi pembiayaan sektor pangan masih besar karena langsung dikonsumsi masyarakat. Hingga akhir September 2017 atau triwulan ketiga, BNI secara nasional telah menyalurkan Rp 37,2 triliun untuk pembiayaan sektor pertanian dan perkebunan. Angka ini sudah termasuk Rp 2,1 triliun dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
