REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan holding Minyak dan Gas Bumi (migas) dinilai akan mengebiri PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam mengelola gas bumi nasional. Salah satu Insan PGN, Sri Budi Mayaningsih menuliskan surat terbukanya terkait holding migas yang akan segera dibentuk oleh pemerintah ini.
Sri dalam suratnya mengatakan, rencana pemerintah yang hendak membentuk holding migas seperti besutan Temasek, Singapura tak cocok jika harus diterapkan di dalam negeri. Sebab, menurut Sri Indonesia mempunyai cadangan gas bumi nasional yang cukup banyak. Sedangkan dibandingkan dengan Temasek, Singapura, membutuhkan bantuan BUMN lain dalam menjalankan kebutuhan gas dalam negerinya.
"Selain itu, Singapura merupakan negara kecil dibandingkan dengan Indonesia yang merupakan gugusan pulau. Menurut pendapat saya, kondisi negara kita berbeda dengan Singapura, di mana Singapura tidak memiliki sendiri sumber pasokan gas bumi seperti negara kita, sedangkan kita memiliki sumber gas bumi yang melimpah," ujar Sri dalam surat terbukanya, Rabu (27/12).
Sri juga mengungkapkan, minyak dan gas adalah barang yang saling mensubtitusi. Pengembangan di bidang gas bumi tentunya akan mengurangi penggunaan minyak. "Apabila barang yang selalu mensubtitusi ini berada di bawah naungan satu perusahaan, saya khawatir di dalam pengambilan keputusan strategic jika tidak ada indepedensi maka untuk pengembangan dua komoditas tersebut maka bisa menimbulkan diskriminasi," tambahnya.
Ia menilai, PGN memiliki peran yang penting dalam tata kelola gas nasional. Melihat hal ini, maka PGN memiliki tugas yang sangat besar yaitu membangun infrastruktur yang menghubungkan sumber gas bumi sampai ke rumah-rumah.
Sri menilai, PGN seharusnya diperkuat dan dibesarkan untuk dapat fokus berperan sebagai leader dalam pengelolaan gas bumi nasional demi membangun dan mewujudkan cita-cita nasional yaitu adanya energi yang berkeadilan dan terwujudnya kedaulatan dan kemandirian energi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
