REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekononian meluncurkan buku Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah terus memfokuskan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional.

"Buku ini hasil diskusi panjang dengan beberapa kementerian dan lembaga. Ada kesepakatan perlu perombakan di pendidikan vokasi kita terutama pendidikan kejuruan," ujar Darmin dalam sambutannya di Jakarta, Kamis (21/12).

Ia menjelaskan, upaya pemerataan ekonomi diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi. Lewat program prioritas ini, kurikulum pendidikan ditransformasikan agar dapat sesuai antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Secara garis besar, buku tersebut berisikan ulasan terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar dan kesiapan tenaga kerja menghadapi industri 4.0. Selain itu, memuat rekomendasi beberapa kebijakan yang harus ditindaklanjuti dalam penyelesaian permasalahan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Beberapa kebijakan itu yakni penyesuaian perubahan kurikulum agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kedua, peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pelatih pada pendidikan vokasi. Ketiga, pembaharuan peralatan minimal yang harus dimiliki vokasi agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Keempat, pengelolaan teaching factory (TEFA). Kelima, penyiapan sarana untuk mempermudah akses informasi pasar kerja.

Darmin berharap, buku tersebut dapat menjadi masukan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia secara optimal dan komprehensif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika