REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyon, memberikan penjelasan terkait beredarnya potongan video pidato Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri wisuda di Universitas Hasanuddin. Dalam potongan video tersebut, Amran menyebut pernah mendapat teguran dari Wakil Presiden terkait pemberantasan mafia beras.
Arief menegaskan pernyataan tersebut perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu, saat menjabat sebagai Menteri Pertanian,” ujar Arief di Jakarta, Jumat (18/4/2025).
Arief menegaskan teguran yang diterima Mentan Amran saat itu justru dianggap sebagai masukan sangat positif. Menurutnya, terguran itu menjadi pengingat bagi Amran untuk semakin hati-hati dan bijak dalam mengambil langkah strategis, khususnya terkait kebijakan pangan nasional.
Menurut Arief, melalui cerita tersebut, Menteri Amran ingin menunjukkan bahwa dengan dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden saat periode sebelumnya, ia merasa mantap mengambil langkah tegas. Keputusan tersebut diambil demi melindungi petani dan menjaga kepentingan nasional, khususnya dalam menghadapi praktik mafia pangan.
“Pak Menteri selalu memegang prinsip keberpihakan pada petani dan tidak gentar membongkar praktik mafia pangan, meskipun harus menghadapi risiko besar,” kata dia.
Pada era pemimpin tersebut, kementan dan penegak hukum berhasil mengungkap 784 kasus mafia pangan selama periode sebelumnya bersama Satgas Pangan Polri. Dari jumlah tersebut, 411 orang ditetapkan sebagai tersangka, mencakup kasus-kasus pupuk, hortikultura, ternak, hingga beras. Di internal Kementan, 1.500 pegawai telah dikenai demosi dan mutasi karena pelanggaran kedisiplinan dan integritas.
“Tidak mungkin pemberantasan korupsi dan mafia pangan bisa sekuat ini tanpa dukungan penuh dari Presiden dan Wakil Presiden. Kami tegaskan bahwa baik Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto bersama wapresnya memiliki komitmen tinggi dalam memerangi mafia pangan. Pak Menteri Amran terus melanjutkan komitmen tersebut,” kata Arief.
Hingga kini, Kementerian Pertanian terus bersinergi dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindak tegas kasus-kasus seperti pupuk palsu, manipulasi MinyaKita, serta dugaan korupsi di lingkungan internal. Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, Amran telah menunjukkan ketegasannya. Tercatat 20 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 50 perusahaan tengah diproses secara hukum.
“Presiden dan Wakil Presiden kita sangat tegas dalam isu pangan, khususnya perangi korupsi dan Mafia pangan. Bagi Pak Menteri, integritas adalah harga mati. Siapa pun yang terbukti merugikan petani baik mitra kerja, pengamat, maupun pegawai internal akan ditindak tanpa kompromi,” kata Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika